DPRD Nilai Pendidikan Gratis Belum Jelas

PADANG, GR -- Puluhan warga tenaga pendidik guru, komite dan UPTD  dari Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, dan Nanggalo menyampaikan keluhannya pada anggota DPRD Kota Padang Maidestal Hari Mahesa. Aspirasi tersebut disampaikan, dalam agenda reses atau rehat masa sidang dua di Kelurahan Belanti Padang Barat, Kamis  (27/8).

Beragam aspirasi disampaikan kepada wakil rakyatnya, serta Dinas Pendidikan Kota Padang Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabidas), Riswandi. Salah satunya, terkait pungutan serta pendidikan gratis, yang sampai saat ini mereka tidak terlalu paham.

Demikian juga dengan sarana dan prasara, seperti gedung sekolah yang tidak memadai dan nyaris roboh, serta kerap jadi bulan-bulanan banjir saat hujan turun. Bangunan itu adalah, gedung SDN 20 Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat.

Pembangunan gedung itu, sebelumnya telah dimintakan ke pemko melalui Disdik Kota Padang. Hal itu terkuak, saat peninjauan di lapangan, namun sampai detik ini belum ada perhatian atau gebrakan dari pemko, untuk melakukan rehabilitasi bangunan gedung sekolah itu.

“Kasihan anak-anak, kalau suatu saat gedung itu roboh. Kondisinya sudah sangat miring dan tinggal menunggu waktunya saja. Kemudian ketika hujan, ruang kelas tergenang dan anak-anak tidak dapat belajar,” ujar perwakilan SDN 20 dihadapan Esa dan Riswandi.

Di samping itu, para guru juga bingung dengan penerapan pendidikan gratis yang merupakan program kepala daerah. Kebingungan tersebut, pelarangan melakukan pungutan bulanan terhadap wali murid. Sementara, fasilitas terhadap sekolah masih belum memadai, tentu untuk menutupi hal itu terpaksa dilakukan pungutan.

“Sepertinya, penerapan pendidikan gratis hanya kelompok tertentu saja, maka kami mintakan kepada Esa sebagai wakil rakyat menyampaikan aspirasi kami,” kata Ostanti, salah satu wali murid SDN 20.

Menanggapi persoalan tersebut, Esa menampung aspirasi puluhan para guru SD di tiga kecamatan, termasuk UPTD dan Komite. Selain menyerap aspirasi di daerah pemilihan (Dapil) V. Ia juga menyampaikan berbagai ide-ide terkait persoalan pendidikan, yang selama ini masih sangat jauh dari harapan. Sehingga meminta para tenaga pendidik serta pendamping, untuk menyiapkan keluhannya dalam bentuk tertulis. Kemudian menjadi laporan perkara untuk dibicarakan di tataran dewan dan juga mitra.

“Kebetulan, saya diamanhkan pada Komisi IV bidang pendidikan dan persoalan ini akan dibawa ke internal dan menyampaikannya ke pemko. Sama-sama diketahui, dari dinas juga datang dan semoga apa yang disampaikan para guru dapat segera terealisasi,” ujarnya.

Serapan aspirasi para guru, adalah tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat untuk menyuarakannya. “Sama-sama diketahui dan dengar bersama, bahwa pendidikan gratis yang dinyatakan gratis ternyata masih mengalami sejuta persoalan, artinya masih ada pengkondisian di tiap sekolah untuk melakukan pungutan terhadap wali murid. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi pelaporan perioritas dan akan disuarakan,” ungkapnya. (salwin)