Lima Tahun Benny-Daniel Semua Jorong Dapat Diakses Kendaraan Roda Empat

Lima tahun sudah Pemerintah Kabupaten Pasaman dipimpin Bupati Benny Utama dan Wakil Bupati Daniel. Dala rentang waktu lima tahun itu, begitu banyak kebijakan publik yang telah diluncurkan. Kali ini, redaksi akan mengupas program lima tahun pemerintahan Benny-Daniel, khususnya pada bidang infrastruktur dan fasilitas umum yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum.

Kebijakan Pemerintahan Benny- Daniel, awal pemerintahannya adalah dengan menaikkan porsi belanja publik di bidang infrastruktur jalan, jembatan, perkantoran dan irigasi pertanian.
Wakil Bupati Pasaman Daniel kepada Haluan menyebutkan, belanja publik pada bidang infrastruktur ke-PU-an, sebelumnya pada tahun 2010, hanya berkisar lebih kurang Rp27 miliar. Porsi yang kecil itu, tentu saja akan mempengaruhi percepatan pembangunan jembatan, hotmik jalan, dan pembangunan irigasi, sarana pemerintahan, air bersih dan sanitasi serta normalisasi sungai yang dititikberatkan menyebar di 12 kecamatan.

“Anggaran untuk infrastruktur inilah yang selalu kita naikkan anggarannya setiap tahun. Kita tahu bahwa tidak mungkin anggaran itu habis untuk membiayai sekitar 7000 orang pegawai, sementara sekitar 250 ribu masyarakat lainnya pun sangat membutuhkan kehadiran pembangunan infrastruktur yang telah tak layak lagi,” kata Daniel.

Demikian halnya dengan Bupati Pasaman Benny Utama menyampaikan bahwa program Benny-Daniel yang gencar di sektor infrastruktur, khususnya untuk jalan dan jembatan ini adalah, target semua jorong dapat dilewati dengan kendaraan roda empat. Ia mengakui, program ini belum tuntas.

Dari 208 jorong yang ada di Kabupaten Pasaman, hanya sekitar 7 jorong yang belum bisa direalisasikan program tersebut. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya infrastruktur jalan dan jembatan, akses jalan masyarakat sulit, harga sembako menjadi tinggi sementara harga jual hasil pertanian turun rendah, dan ongkos transfortasi pun membangkak tinggi.

Bupati Pasaman Benny Utama seringkali mengungkapkan, “disaat kita tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, setidaknya kita bisa meringankan beban masyarakat”.
Mensejahterakan masyarakat tidak selalu harus memberikan bantuan berupa uang tunai, namun lebih menekankan pada upaya memudahkan akses bagi masyarakat, baik akses transportasi, akses administrasi, dan akses ke pasar yang menjadi tumpuan masyarakat untuk mencari kebutuhan dan pusat transaksi hasil pertanian.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman, Ewilda, menyebutkan, untuk upaya mempermudah akses transfortasi kepada masyarakat, melalui Dinas PU setiap tahun digelontorkan anggaran untuk membuka dan meningkatkan kualitas, pemeliharaan dan pengembangan jalan, dan pembangunan jembatan serta infrastruktur lainnya.

Sementara untuk mempermudah akses layanan, melalui bidang cipta karya Dinas PU, dibangun dan direnovasi setiap tahun perkantoran instansi pemerintahan, mulai dari kantor wali nagari, kantor camat, dan kantor SKPD lainnya, untuk mewujudkan sarana yang layak dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mempermudah akses masyarakat kepada pusat perekonomian masyarakat, dengan membangun pasar-pasar di nagari dan kecamatan, juga tetap digencarkan, seperti pasar percontohan Kumpulan, pasar semi modern Ladang Panjang, pasar semi modern Tapus, dan pasar-pasar kecamatan lainnya.
Layanan pengairan dan irigasi serta normalisasi aliran sungai pun dilaksanakan untuk menjaga cadangan air bagi masyarakat, yang sangat mendukung pada kegiatan pertanian masyarakat Pasaman, demi terwujudnya ketahanan pangan di Pasaman.

Salah satu bentuk naiknya anggaran Dinas Pekerjaan Umum dari tahun ke tahun dilihat dari Bidang Bina Marga, pada tahun 2010 berjumlah Rp 16.482.133.000, pada 2011 sebesar  Rp18.048.212.000, pada 2012 sebesar Rp37.347.413.700, pada 2013 sebesar Rp59.180.542.489, dan pada 2014 sebesar Rp61.728.442.353.

Pada bidang cipta karya pun mengalami peningkatan setiap tahun, dimana pada tahun 2010, hanya berkisar Rp3.659.396.000 naik menjadi Rp19.533.460.500 pada 2011, Rp49.400.384.800 pada 2012, Rp50.345.493.500 pada 2013, dan Rp21.062.306.400 pada 2014.


Kebijakan rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Benny-Daniel, yaitu memotong tunjangan daerah bagi pejabat yang besarnya sampai dua kali lipat, mentiadakan tunjangan daerah bagi guru bersertifikasi, merampingkan SOTK dengan menjadikan pejabat eselon II dari 31 menjadi 27 orang saja. Dengan terobosan-terobosan itulah, Pemkab Pasaman dapat meningkatkan belanja publik.
Pada tahun sebelumnya, belanja pegawai mencapai 72 persen, sedangkan 28 persennya untuk belanja publik. Pada tahun berikutnya, tahun 2012, struktur APBD Kabupaten Pasaman belanja aparatur menjadi 55,87 persen, belanja publik menjadi 44,13 persen. Tahun 2013 Belanja Aparatur berhasil ditekan lagi menjadi 50,62 dan Belanja Publik naik lagi menjadi 49,38 persen. Tahun 2014 belanja aparatur berhasil ditekan lagi menjadi 48,44 persen, dan belanja publik naik menjadi 51,56 persen. (**)