DPRD Nilai Pendidikan Gratis Belum Jelas

PADANG, GR -- Puluhan warga tenaga pendidik guru, komite dan UPTD  dari Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, dan Nanggalo menyampaikan keluhannya pada anggota DPRD Kota Padang Maidestal Hari Mahesa. Aspirasi tersebut disampaikan, dalam agenda reses atau rehat masa sidang dua di Kelurahan Belanti Padang Barat, Kamis  (27/8).

Beragam aspirasi disampaikan kepada wakil rakyatnya, serta Dinas Pendidikan Kota Padang Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabidas), Riswandi. Salah satunya, terkait pungutan serta pendidikan gratis, yang sampai saat ini mereka tidak terlalu paham.

Demikian juga dengan sarana dan prasara, seperti gedung sekolah yang tidak memadai dan nyaris roboh, serta kerap jadi bulan-bulanan banjir saat hujan turun. Bangunan itu adalah, gedung SDN 20 Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat.

Pembangunan gedung itu, sebelumnya telah dimintakan ke pemko melalui Disdik Kota Padang. Hal itu terkuak, saat peninjauan di lapangan, namun sampai detik ini belum ada perhatian atau gebrakan dari pemko, untuk melakukan rehabilitasi bangunan gedung sekolah itu.

“Kasihan anak-anak, kalau suatu saat gedung itu roboh. Kondisinya sudah sangat miring dan tinggal menunggu waktunya saja. Kemudian ketika hujan, ruang kelas tergenang dan anak-anak tidak dapat belajar,” ujar perwakilan SDN 20 dihadapan Esa dan Riswandi.

Di samping itu, para guru juga bingung dengan penerapan pendidikan gratis yang merupakan program kepala daerah. Kebingungan tersebut, pelarangan melakukan pungutan bulanan terhadap wali murid. Sementara, fasilitas terhadap sekolah masih belum memadai, tentu untuk menutupi hal itu terpaksa dilakukan pungutan.

“Sepertinya, penerapan pendidikan gratis hanya kelompok tertentu saja, maka kami mintakan kepada Esa sebagai wakil rakyat menyampaikan aspirasi kami,” kata Ostanti, salah satu wali murid SDN 20.

Menanggapi persoalan tersebut, Esa menampung aspirasi puluhan para guru SD di tiga kecamatan, termasuk UPTD dan Komite. Selain menyerap aspirasi di daerah pemilihan (Dapil) V. Ia juga menyampaikan berbagai ide-ide terkait persoalan pendidikan, yang selama ini masih sangat jauh dari harapan. Sehingga meminta para tenaga pendidik serta pendamping, untuk menyiapkan keluhannya dalam bentuk tertulis. Kemudian menjadi laporan perkara untuk dibicarakan di tataran dewan dan juga mitra.

“Kebetulan, saya diamanhkan pada Komisi IV bidang pendidikan dan persoalan ini akan dibawa ke internal dan menyampaikannya ke pemko. Sama-sama diketahui, dari dinas juga datang dan semoga apa yang disampaikan para guru dapat segera terealisasi,” ujarnya.

Serapan aspirasi para guru, adalah tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat untuk menyuarakannya. “Sama-sama diketahui dan dengar bersama, bahwa pendidikan gratis yang dinyatakan gratis ternyata masih mengalami sejuta persoalan, artinya masih ada pengkondisian di tiap sekolah untuk melakukan pungutan terhadap wali murid. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi pelaporan perioritas dan akan disuarakan,” ungkapnya. (salwin)

DPRD Padang Belum Hasilkan Perda Inisiatif

PADANG, GR - Peraturan Daerah (perda) merupakan hasil kinerja nyata dari sebuah lembaga DPRD. Perda yang berasal dari inisiatif DPRD berasal dari aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Namun, untuk Kota Padang hingga kini belum ada satupun perda yang merupakan hasil inisiatif DPRD. Padahal, dalam prolegda sudah ada sebelas perda yang merupakan inisiatif DPRD. 

Tapi, hingga tahun 2015 ini belum ada satupun perda inisiatif yang ditelurkan.
Ketua Badan Legislatif DPRD Kota Padang Dinul Akbar Senin (7/9) menyebutkan, yang menjadi kendala dalam pengerjaan perda inisiatif ini adalah naskah akademis.

"Pada pembahasan APBD induk lalu, anggaran untuk naskah akademis ini terlupa. Sehingga, otomatis hingga kini belum bisa ditelurkan perda inisiatif," katanya.

Namun hal tersebut bukanlah menjadi kendala, karena pada APBD Perubahan tahun 2015 ini sudah dimasukkan.
"Kami optimis di penghujung tahun nanti sudah ada perda inisiatif DPRD yang kami kerjakan. Saat ini APBD sedang dalam masa perbaikan, sehingga nanti kalau telah selesai bisa  dikerjakan," katanya.

Perda-perda insiatif ini nantinya berasal dari beberapa komisi yang ada di DPRD.

"Salah satunya adalah perda yang dibuat oleh baleg. Ada berbagai perda usulan, seperti perda pariwisata terkait kawasan wisata tua dari komisi IV DPRD Kota Padang. Jika naskah akademik sudah bisa dibuat, otomatis langsung kebut pengerjaan perda ini," katanya.(salwin)

Pelindo II Diminta Usut Waktu Bongkar Muat di Teluk Bayur

PADANG, GR - Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Ilham Maulana mengatakan, waktu bongkar muat (dwell time) yang memakan waktu terlalu lama dikelola  PT Pelindo II, tidak terlepas dari permainan.

Permainan dilaksanakan oknum-oknum yang bermain untuk mendapatkan keuntungan dari waktu bongkar muat tersebut.

Sehingga, pengusaha yang ingin memasukkan barangnya melalui jalur laut menjerit, dikarenakan biaya yang besar dikeluarkan untuk sekedar bersandar di Teluk Bayur.

"Memang ada oknum pengusaha yang bermain dalam ranah ini, mana mungkin tidak. Kami harap Pelindo II transparan dalam permasalahan pengaturan waktu. Jangan  gara-gara oknum A, kapal si B tidak masuk dan bongkar muat. Kalau bisa bongkar muat, dilakukan secepat mungkin, mengingat efisiensi sangat dibutuhkan dalam perniagaan ini," ungkapnya, Selasa (8/9).

Dirinya berharap GM PT Pelindo II memanfaatkan pengalaman yang telah dimilikinya di Tanjung Priok, sehingga bisa direalisasikan di Teluk Bayur.

"Kami berharap sentuhantangan dingin beliau agar permasalahan ini bisa diselesaikan dan ada solusi sehingga tidak ada lagi keluhan dari para pengusaha," ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Yendril mengatakan, harga barang yang datang melalui pelabuhan  akan bergantung dari biaya operasional. Termasuk, biaya sandar dan bongkar muat, jika terjadi efisiensi dwelling time,  maka akan berdampak luas dan  membuat harga barang lebih murah.

"Kami minta penegak hukum, jika ada pelanggaran yang dilakukan, agar diusut. Mengingat permasalahan ini,   telah lama terjadi. Mereka lebih serius dalam menangani permasalahan ini. Memang untuk saat ini, kami belum bisa membuktikan terjadi permainan di sana, namun ada indikasi yang mengarah ke sana," katanya. (Salwin)

DPRD Padang Nilai IORA Jangan Sekedar Iven

PADANG,GR--Rencana Walikota Padan, menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan selepas menjadi tuan rumah pelaksanaan IORA (Indian Ocean Rim Association), akan banyak kelebihan yang nantinya dimiliki kota ini. Salah satunya, Pelabuhan Teluk Bayur.

Namun, banyak pengusaha kelautan yang menjerit. Karena,  bongkar muat di pelabuhan yang bakal dijadikan pintu perdagangan memakan waktu selama limabelas hari. Apa seperti ini yang akan kota ini banggakan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Padang Faisal Nasir mengatakan, ketika ada iven internasional ada di suatu daerah, tentu ada yang dijual atau kesepakatan yang akan dilakukan antara negara dalam IORA tersebut. Mengingat, banyaknya biaya yang akan digunakan dalam acara tersebut.

"Setidaknya, ada manfaat  pelaksanaan IORA, jika memang ingin menjadi kota perdagangan, apa yang mau dijual. Apakah potensi kelautan atau  wisata,” katanya, Rabu (9/9).

Kedua aspek itu, seperti kelautan, yang dimiliki belumlah besar hanya untuk dikonsumsi saja. Sedangkan pariwisata, hingga kini belum bisa dibanggakan seperti daerah lainnya.

"Kami, tentu bertanya apa konsep kegiatan ini, dikhawatirkan acara ini terkesan dipaksakan sehingga menjadi ajang pencitraan (show off) semata. Tentu, sangat disayangkan jika hanya itu yang tercapai," ujarnya.

Jika, menjadikan kota perdagangan, perdagangan seperti apa yang dibuat. Lebih baik, jika ada kajian khusus sebelum membuat kegiatan ini.

"Harus ada output yang didapatkan agar tidak ada indikasi dana terkesan mubazir. Ini adalah iven internasional yang membutuhkan biaya besar untuk melaksanakan kegiatan tersebut," katanya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Ilham Maulana mengatakan, tidak tahu IORA ini. Secara keseluruhan ia tidak pernah tahu tentang IORA ini.

“Alangkah, bijaknya Pemko Padang melakukan sosialisasi terhadap anggota dewan, sehingga kami mampu memberikan jawaban kepada rakyat yang bertanya," ungkapnya.

Jika IORA dilaksanakan,  sangat bagus jika Pemko Padang  serius menyusun perencanaan dan langkah-langkah  yang  diambil. Mengingat ini kesempatan besar menjadi tuan rumah iven internasional.

"Jelas apa yang didapatkan setelah IORA ini, jangan hanya menjadi retorika semata. Kami  harap Pemko Padang memberikan kejelasan dengan mempresentasikan planning tersebut kepada DPRD. Terbukalah kepada DPRD, sehingga bersama-sama memberikan yang terbaik, dan jika tidak ada planning, iven ini hanya buang-buang uang saja,” katanya.(Salwin)

Semiloka Tingkatkan Komunikasi Legislatif dan Eksekutif

KALANGAN anggota DPRD Kota Padang selama tiga hari lamanya tepatnya pada 18-20 Agustus 2015, melakukan kegiatan kedewanan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) bertempat di Gedung Tri Arga, Bukittinggi. 

Semiloka yang bertempat di Kota Wisata itu, mengambil tema “Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Dalam Menjalankan Fungsinya di Tengah Masyarakat”.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, semiloka diselenggarakan bersama DPRD Kota Padang dan Pemko Padang, sebagai wujud untuk meningkatkan sinergisitas. Sehingga terjalin rasa kebersamaan.

“Semiloka ini, diselenggarakan secara transparan dan saling memberikan masukkan antara legislatif dan eksekutif. Sehingga, pembangunan Kota Padang ke depannya lebih baik bahkan tercapai sesuai harapan masyarakat,” katanya.

Untuk mewujudkan, pembangunan Kota Padang yang makmur dan sejahtera juga perlu dukungan dari masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, maka keinginan untuk memajukan Kota Padang sejahtera tidak akan terjadi.

Selain itu, DPRD mengharapkan Pemko Padang menjalankan visi misinya sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sehingga, pembangunan Kota Padang berjalan sesuai rencana.

Tentunya, DPRD akan selalu mendukung kegiatan DPRD, jika Pemko Padang menjalankan kegiatannya sesuai aturan dan UU yang berlaku. Dan, juga setiap persoalan yang ada di Kota Padang bersama-sama dicarikan solusinya dan duduk bersama. Sehingga, tidak ada miss komunikasi antara legislatif dan eksekutif.

“Termasuk, dalam pembahasan APBD 2016 ke depan mari duduk bersama, sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Seperti, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lainnya yang perlu digerakkan untuk menambah pendapatan Kota Padang. Serta, komunikasi yang sinergisitas antara eksekutif dan legislatif semakin terjalin,” katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Muhidi, DPRD dan Pemko Padang terus berkomunikasi dan duduk bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik. “Apalagi, DPRD sebagai pengawas anggaran dan  pembentukan perda bersama-sama mendukung kebijakan Pemko Padang,” katanya.

Ada tiga kekokohan yang diambil dari hasil semiloka, di antaranya kekokohan kemitraan dengan pemerintah, kekokohan sinergisitas dan harmonis, serta kekokohan kompetensi anggota dewan dengan pemerintah. Untuk itu, perlu dukungan dari masyarakat dan masukkan dari berbagai pihak, seperti, akademisi, tokoh masyarakat guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Ia juga mengharapkan, keterbukaan antara legislatif dan eksekutif semakin diperkuat. Dengan begitu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebab, tanpa adanya keterbukaan, maka pembangunan Kota Padang akan tersendat, bahkan kemungkinan akan tertinggal dari daerah lainnya di Sumatera Barat (Sumbar). (Salwin)

DPRD Minta Santuan Kematian Dipermudah

PADANG, GR -- Semakin rumitnya persyaratan yang harus dilengkapi warga Kota Padang untuk menerima santunan kematian seniali Rp1 juta perorang, dinilai malah membingungkan masyarakat.

Padahal, santunan tersebut digadang-gadangkan menjadi salah satu program unggulan dari visi MaHem. Seorang warga, haruslah terdaftar sebagai orang miskin di PPLS 2011 dari data statistik, terdaftar  sebagai penerima Jamkesmas dan Raskin. Jika warga tersebut memiliki salah satu, harus mengurus surat miskin dari kelurahan untuk mencairkan hal tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, Rabu (19/8) mengatakan, pemko jangan mempersulit masyarakat. Lebih baik, pemko memberikan program yang pasti, sehingga tidak membingungkan ditengah masyarakat.

“Saya mengingatkan pemko terutama bagian Kesra, jangan sampai hal ini nantinya malah melanggar aturan. Bisa jadi temuan nantinya, boleh kita memiliki niat baik, namun harus sesuai dengan aturan yang ada, sehingga tidak ada resiko hukum yang diterima,” katanya.

Dikatakannya, dalam aturannya bantuan sosial tersebut harus memiliki dampak sosial, jika tidak tentu akan menjadi temuan nantinya. “Hingga  kini belum ada ketegasan dari pemko, apakah  pemko mengadakan studi banding ke daerah yang telah sukses mencairkan bantuan sosial dan santunan kematian. Seperti, Kota Mataram yang telah berhasil mempraktekkan  bantuan sosial dan santunan kematian di daerah mereka,” ujarnya.

Di dalam APBD Perubahan, untuk tahun 2015 tidak ada dianggarkan untuk permasalahan ini, karena pencairannya akan  terhalang aturan undang-undang. “Orang yang menerima bantuan sosial, haruslah memilki resiko sosial dan pemberian harus berdampak sosial terhadap masyarakat,” tutupnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Zulardi Z Latif mengatakan, dalam santunan kematian itu sudah ada dalam APBD induk, namun namanya adalah bantuan hibah yang tidak direncanakan. “Jika patokannya terdaftar sebagai penerima raskin, hal itu sangatlah riskan. Karena di lapangan raskin tersebut ada yang digilirkan ketua RT, sehingga nanti tidak akan akurat dalam penyalurannya,” katanya.

Dikatakannya, santunan kematian adalah program walikota yang sudah diakomodir DPRD dalam RPJMD, namun terhalang oleh undang-undang, sehingga dalam kurun waktu yang lalu terhalang untuk dicairkan.

“Sebenarnya yang menghalangi bukan soal status seseorang itu miskin atau tidak, namun memang yang boleh menerima santunan tersebut adalah warga yang memiliki resiko sosial,” ucapnya.

“Terkait dengan data PPLS 2011, untuk saat sekarang ini akan dilakukan verifikasi terhadap data tersebut, sehingga mendapatkan data yang akurat. Memang ini menjadi suatu kelemahan, karena data tersebut sudah lama sehingga menjadi rancu, namun akan dilakukan verifikasi kembali untuk data tersebut,” tutupnya. (Salwin)

DPRD Padang Ikuti Semiloka

PADANG, GR --- Setelah pekan lalu mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di Kota Bukittinggi. Pekan ini, 44 orang dari 45 anggota DPRD Padang kembali mengikuti kegiatan seminar dan lokakarya (Semiloka) di kota dingin tersebut.

Hanya Ketua DPRD Kota Padang, Erisman yang berhalangan, karena sedang mengikuti Program Pemantapan Pimpinan Daerah (P3DA) Angkatan IX tahun 2015 di Lemhanas Jakarta.

Kegiatan yang mengambil tema “Membangun Kemitraan Sejajar antara DPRD dengan Pemko Padang,” dilaksanakan selama tiga hari, dari tanggal 18 hingga 20 Agustus 2015 di Gedung Tri Arga Bukittinggi.

Sekretaris DPRD Kota  Padang, Ali Basar, Selasa (18/8) mengatakan, dengan kegiatan tersebut diharapkan terbangun harmonisasi kerja antara DPRD dengan pemerintah kota, yang akhirnya akan diaplikasikan dalam penyusunan program ditahun 2016 mendatang.

“Dengan semiloka ini, diharapkan akan terbangun kerja sama yang harmonis antara DPRD dengan pemko dalam membangun Kota Padang ke depan,” katanya.

Dikatakannya, peserta selain anggota DPRD juga diikuti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Padang dan Sekretariat DPRD Kota Padang. Kegiatan ini bertujuan, untuk menyamakan persepsi antara DPRD Kota Padang dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padang terkait program kerja tahun 2016. Untuk pembicara dan pemateri dalam kegiatan tersebut adalah akademisi dari Universitas Andalas (Unand), Pemprov Sumbar dan Walikota Padang.

“Kegiatan semiloka ini untuk meningkatkan kapasitas  anggota DPRD, serta menjalin hubungan yang lebih harmonis antara eksekutif dan legislatif. Dengan adanya kegiatan itu, tentunya akan banyak input dan ilmu yang akan didapatkan anggota DPRD,” ujarnya. (Salwin)

DPRD Desak Pemko Ajukan KUA PPAS

PADANG, GR-- Kalangan anggota DPRD Kota Padang mendesak Pemko Padang,  segera menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk dibahas. Sebab, sesuai Permendagri No. 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016, KUA PPAS 2016 seharusnya sudah disampaikan ke DPRD pada Juni 2015.

“Sekarang sudah bulan Agustus, artinya ada keterlambatan Pemko Padang hampir tiga bulan menyampaikan KUA PPAS sesuai Permendagri itu,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, Kamis (20/8).

Menurutnya, desakan itu disampaikan guna menindaklanjuti pidato kenegaraan Presiden RI Jumat (14/8) lalu, yang menekankan penyerapan anggaran lebih maksimal. “Artinya, semakin cepat APBD 2016 disahkan, tentu akan lebih cepat penyerapan anggaran bisa direalisasikan,” lanjutnya.

Anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa mengatakan, jika pemko terlalu lama menyampaikan KUA PPAS, jangan nanti DPRD yang dipersalahkan. Sebab, sesuai arahan Mendagri dalam Permendagri tersebut, pembahasan APBD memakan waktu satu hingga satu setengah bulan.

“Jangan nanti DPRD yang dipersalahkan, karena pembahasan terlalu lama. Sebab, kami  ingin pembahasan nanti lebih mendalam, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bisa terakomodir dengan baik,” katanya.

Namun bagaimana mau cepat, sementara surat dari pemko saja soal KUA PPAS belum masuk. “Makanya, kami  desak agar pemko segera menyampaikannya,” katanya lagi.

Menurutnya, selama ini banyak program yang diajukan SKPD hanya copy paste dari APBD sebelumnya, sehingga banyak program yang tidak jalan. “Akibatnya, banyak sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) diakhir tahun anggaran. Ke depan, kami tak ingin lagi Silpa yang besar, dengan kata lain banyak anggaran yang tidak terserap. Makanya, kami ingin pembahasan APBD lebih detail,” ujar Maidestal.

Untuk pembahasan APBD 2016 nanti, kata Wahyu, sebagai pimpinan DPRD, ia akan merekomendasikan kepada komisi-komisi untuk melakukan pembahasan awal terlebih dahulu bersama mitra terkait masing-masing.

“Sebab yang lebih mendalami program masing-masing SKPD, tentu komisi yang menjadi mitranya. Sehingga, nantinya anggaran yang ditetapkan lebih tepat sasaran,” katanya.

Setelah pembahasan di komisi, baru kemudian akan dibentuk panitia khusus yang meliputi Pansus Pendapatan, Pansus Belanja Langsung dan Pansus Belanja Tidak Langsung. “Kami, juga akan melakukan konsultasi ke kementerian dan daerah yang sudah selesai membahas KUA PPAS daerahnya,” ungkapnya. (Salwin)

DPRD Kota Padang, Kepala Dinas Harus Tau Apa Kerjanya

PADANG, GR — Zebra Cros atau jembatan penyeberangan di Kota Padang sudah banyak yang memudar. Namun, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishub Kominfo) Kota Padang tak akomodir hal itu dengan alasan anggaran. Hal ini sangat di sayangkan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang (DPRD).

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mengatakan, kepada dinas tidak berhak mengatakan kalau pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terkendala anggaran. Karena, baginya selama ini SKPD di Kota Padang yang mengajukan anggaran kepada DPRD tidak ada yang tidak diakomodir. Tapi, apakah kepala dinas itu sudah mengajukannya, atau memikirkan hal sekecil zebra cros.

“Saya curiga apakah kepala dinas itu sudah mengajukan atau belum. Jangan-jangan, dia tidak tahu dengan apa yang dia kerjakan. Atau hal seperti itu dianggap sepele oleh mereka,” ucapnya.
Ia berharap, seorang kepada dinas jangan ada lagi yang mengatakan ketika berbicara pembangunan kekurangan anggaran. Karena, kepala dinas harus tahu apa kerjanya, bagaimana uang itu ada dan dilanjutkan untuk pembangunan.

“Makanya, saya minta kepada walikota untuk mencari kepala dinas yang benar-benar mau bekerja untuk Kota Padang, untuk masyarakat Padang ini,” jelasnya.

Anggota DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa mengatakan, kalau persoalan pembenahan hal seperti zebra cros tidak akan memakan anggaran yang besar. Jika seperti itu pola pikir dari seorang kepala dinas, maka Pemko Padang tidak akan mendapatkan Wahana Tata Nugraha (WTN) lagi.

“Hanya zebra cros masih beralasan tidak ada anggaran. Pembenahan hal seperti itu harusnya bisa dilaksanakan. Jangan menunggu anggaran, carilah di mana kira-kira anggaran bisa dimasukkan untuk pembenahan hal itu,” paparnya.

Sedangkan Kepala Dishub Kominfo Padang, Rudy Rinaldy sebelumnya mengatakan, pengecatan ulang zebra cross se­ha­rus­nya memang dilakukan se­cara rutin. Namun, untuk melaksanakannya masih terkendala minimnya ke­ter­sediaan anggaran.


“Sebaiknya memang se­tiap tahun cat zebra cross diperbaharui. Namun ang­garan untuk pelaksanaan­nya terbatas, karena satu ang­garan dengan pengadaan dan perbaikan marka jalan lain­nya yang tak kalah pen­ting kegunaannya,” jelas Rudy. (Salwin)

HUT Kota Padang Moment Kebangkitan

MOMENT HUT Kota Padang ke-346, diharapkan menjadi momentum kebangkitan untuk Kota Padang secara keseluruhan dan sebagai ajang evaluasi, dari apa yang telah dilakukan selama satu tahun berjalan pemerintahan Mahyeldi Ansyarullah dan Emzalmi.

Ketua DPRD Kota Padang, Erisman mengatakan, selama setahun ini Kota Padang sudah banyak mengalami kemajuan pembangunan diberbagai bidang. Namun masih perlu peningkatan, agar Kota Padang menjadi lebih baik lagi ke depannya.

DPRD Kota Padang sebagai mitra Pemerintah Kota (Pemko) Padang, akan mendukung apapun program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat, serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan.

“Kami dari DPRD siap mendukung apapun program pemerintah, baik dari segi anggaran maupun kebijakan yang berorientasi kerakyatan,” katanya.

Apalagi, terhadap pembangunan yang masih tersendat. Maka, DPRD akan terus mendukung bahkan mengusahakan hingga terwujudnya pembangunan tersebut. Bahkan, bekerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan program yang dicanangkan Pemko Padang, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

“DPRD mengimbau masyarakat, agar mendukung apapun program Pemko Padang. Karena, tanpa adanya dukungan dari masyarakat, maka Pemko Padang tidak ada artinya,” ujarnya.

Pemko Padang diharapkan, ke depannya lebih berbenah lagi dalam berbagai aspek. Seperti, peningkatan keagamaan, pendidikan, pembangunan dan kegiatan sosial lainnya. Apalagi, Kota Padang banyak mendapat penghargaan, seperti Kota Layak Anak, Koperasi, Perhubungan, dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Berbagai penghargaan ini harus dipertahankan.

Sementara itu, untuk pembangunan fisik Pemko Padang harus pro aktif melobi ke pusat, karena kalau hanya mengandalkan APBD, maka pembangunan di Kota Padang tidak akan terwujud. Sebab, APBD Kota Padang sangat minim.

Sementara Walikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah mengatakan, HUT Kota Padang kali ini adalah sebagai ajang evaluasi dan apa yang akan dilakukan ke depannya. Termasuk, kelanjutan pembangunan dan aspek lainnya dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, perekonomian, kesejahteraan dan lainnya.

“Untuk itu, perlu dukungan dari berbagai pihak. Sehingga, apapun masalah bisa diminimalisir dan diselesaikan,” katanya.

Berbagai permasalahan, sudah mulai diurai sesuai dengan garisan visi Kota Padang 5 tahun ke depan “Mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya,” ujarnya.

Dalam HUT Kota Padang ke-346 diberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat, di antaranya Bidang Pertanian Isril Berd, Bidang Lingkungan Astianingsih, Bidang Kepalang merahan H. Herman, Bidang Pembangunan Kepemudaan Mahdianur, Bidang Adat Kemasyarakatan Sahar Dt. Rajo nan Sati, Bidang Pembangunan Wisata Bahari Hendro Damuchi, Bidang Zakat H. Nasrul Hasan, Bidang Pembangunan Kewanitaan Erma Yutati, Bidang Kebersihan Lingkungan Liang Hong Foei, Bidang Industri Makanan Eva Milza. (Salwin)