PADANG, GR--Banyak tenaga
kerja ditingkat kelurahan yang tidak produktif , dan dinilai tidak bisa lagi
melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.Kondisi
tersebut dikarenakan banyaknya faktor usia lanjut yang ada di tingkat
kelurahan.
“Sehingga, mengakibatkan lambatnya
pelayanan yang berikan untuk masyarakat(pelayanan publik-red),” kata Wakil
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang,Wismar Panjaitan, Senin (1/2)
.”Dari rapat
yang kami lakukan, permasalahan yang paling menonjol adalah
masalah kepegawaian yang ada ditingkat kelurahan pada tiap kecamatan,”ujarnya.
“Kami
minta, BKD Kota Padang harus membuat analisa untuk
penempatan pegawai kelurahan.Kalau dipensiunkan, memang ada peraturan
pemerintah untuk itu.
Namun,
paling tidak bagi mereka yang di anggap tidak bisa lagi diposisi yang
berhubungan langsung untuk pelayanan masyarakat kan bisa di carikan posisi
selain itu,”katanya.
Ia tidak
ingin, masyarakat nanti merasa dirugikan atas lambatnya pelayanan
yang diberikan pihak kelurahan. Apalagi, Pemko Padang telah
menekankan pemaksimalan dalam pelayanan publik.
Pada
pripsipnya, kelurahan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kota
untuk membantu pelayanan pada masyarakat.
Kalau perlu,
tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat
yang energic.
Dapat dilihat
perbandingan, pada pelayanan bank seperti pelayanan yang diberikan baik
pada Teller,Consumer Servise dan lainnya.
Semua itu,
tenaga kerja yang cekatan dan tenaga kerja yang energic.
Permasalahan
lain, yang ditemukan tidak adanya sinkronisasi pembangunan fisik
antara pihak kecamatan dan Dinas PU.
Aturannya,
di kecamatan itu harus tahu di kecamatannya ada pembangunan
fisik,tapi camatnya sendiri tidak tahu.
Hal ini, Dinas
PU menjalankan pembangunan karena merasa itu daerahnya.Nantinya, kami
akan koordinasikan pada Dinas PU bahwa inilah permasalahan di
kecamatan,setidaknya warga dilibatkan untuk pengawasan pembangunan itu,sebab
pembangunan tersebut untuk warga itu sendiri.(salwin)
0 komentar:
Posting Komentar