DPRD Sarankan Pemko Padang Pakai Sistem Online

PADANG, GR--DPRD Kota Padang menyarankan Pemko Padang,  menggunakan sistem online dalam proses pelayanan publik di lingkungan pemerintahan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota  Padang  Iswandi Muchtar Selasa (23/2) mengatakan, dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, SKPD harus dapat melakukan inovasi pada sistem pelayanan.

SKPD harus mampu  memanfaatkan teknologi karena hampir seluruh masyarakat menggunakan teknolgi seperti, smartphone atau android. Pemberian layanan publik,  dalam sistem online akan berdampak baik bagi masyarakat.

“Pemko  Padang jangan sampai ketinggalan zaman,  dengan teknologi yang kian maju. Sekarang,  tidak ada lagi sistem manual,” katanya.

Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang,  memiliki aplikasi yang terakses melalui smartphone. Dengan demikian, semua urusan pelayanan publik bisa diakses lebih mudah oleh masyarakat.Apalagi, Kota Padang  mencanangkan sebagai kota Smart City.

 “Kalau pelayanan sudah lebih baik dan memiliki sistem online,  di setiap SKPD baru bisa dikatakan Kota Padang sebagai smart city,” ungkapnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang  Surya Jufri Bitel  mengatakan,  tahun 2016 seharusnya SKPD  memahami  teknologi dan informasi sebagai sarana pemberian informasi pada masyarakat.

 SKPD dan aparat pemerintahan,  harus memaksimalkan sistem online melalui website. Sehingga, informasi yang diberikan pada masyarakat lebih transparan. Masyarakat, lebih mudah dalam mengakses informasi.

“Jika sistem e-goverment  terbentuk, maka pelayanan publik pada masyarakat  lebih cepat. Pengurusan perizinan masyarakat  cukup menggunakan e-KTP, maka perizinan  langsung dapat diproses. Setiap SKPD akan terintegrasi, dengan proses pelayanan yang cepat dan hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja karena  menjalankan sitemnya yang sudah online,” ujarnya.(salwin)

DPRD Padang Berharap PTSP Mempunyai Pembangkit Llistrik Sendiri

PADANG, GR---Ketua Komisi II DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan  PT  Semen Tonasa Makasar memberikan kontribusi lebih maksimal ke PAD pemerintahan setempat dengan pajak non PLN. Semen Tonasa punya pembangkit listrik sendiri sehingga tidak mengganggu konsumsi listrik masyarakat.

“Di sana untuk pendapatan daerah  besar sekali pengaruhnya dari PT Semen Tonasa. Kami ketahui,  ketika Kunjungan Komisi II DPRD Kota Padang ke DPRD Kabupaten Pungkep dan ke PT Semen Tonasa Makasar, beberapa hari lalu,” katanya  Minggu(21/2).

Wakil ketua Komisi II DPRD Kota Padang Yulisman menyampaikan, penerapan CSR PT Semen Tonasa tertata dengan baik.

 “Jelas kemana realisasi dana CSR itu akan disalurkan. Program CSR PT Semen Tonasa membantu langsung program pemerintah setempat,” katanya.

Dijelaskan, terobosan yang tepat sasaran melalui bantuan CSR membuatnya jadi luar biasa. Seperti untuk bidang pendidikan, Semen Tonasa memberikan beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi, pada bidang kesehatan bantuan untuk masyarakat miskin, lingkungan hidup serta sarana dan prasarana infrastruktur.

“Untuk program itu PT Semen Tonasa menggelontorkan dana untuk keseluruhannya sekitar Rp 10 hingga 25 milliar per tahunnya,” ujarnya.

“PT Semen Padang harus ada penguatan-penguatan bersinergi,  dengan pemerintah kota agar CSR itu tepat sasaran yang otomatis membantu program pemerintahan,”ujarnya.(salwin)

DPRD: Disdukcapil Jangan Mempersulit Masyarakat

PADANG, GR--DPRD Kota Padang minta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) meningkatkan pelayanannya,  serta mempermudah  dalam mengurus pembuatan e-KTP.

 Anggota Komisi I DPRD kota Padang Faisal Nasir Senin (22/2) mengatakan, rencana Pemerintah Kota Padang yang akan melakukan razia KTP bagi  warga yang telah berusia 17 tahun,  atau yang sudah menikah pada tahun 2017, akan dimulai pada akhir 2016 mendatang.

Menurutnya, razia KTP  bagus  upaya menertibkan administrasi kependudukan di Kota Padang. Namun,  Disdukcapil Padang saat ini masih ada kekurangan. Banyaknya, keluhan masyarakat yang dipersulit dalam proses pembuatan. Sehingga,  masyarakat  bolak-balik ke kecamatan dalam mengurus pembuatan KTP.

Harus dipastikan,  proses pembuatan KTP sudah mudah. Juga,  harus ada pelayanan satu pintu karena selama ini banyak yang trauma dengan calo.

“Jika pelayanannya  maksimal,  serta  tidak ada lagi keluhan dari masyarakat. Tentu razia terhadap warga yang tidak mempunyai KTP pada 2017, menjadi suatu terobosan yang perlu didukung. Kami,  dari DPRD  tentu mendukung,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Padang  Azirwan  menegaskan, jika  masyarakat tidak puas dengan pelayanan Disdukcapil, sampaikan  aspirasinya ke DPRD melalui komisi terkait.

Rencana razia warga yang tidak memiliki KTP,  sah-sah saja karena fungsi e-KTP sangat penting. Semua urusan,  butuh kartu identitas. Selain itu, kartu identitas  untuk mewaspadai ancaman terorisme dilingkungan.

Ketua DPRD Kota Padang Erisman mendukung,  program Disdukcapil  karena tujuan razia  untuk kepentingan masyarakat dan imbasnya sangat banyak bagi yang tak memiliki KTP. 

“Tentu,  kami  mendorong masyarakat Padang yang belum memiliki KTP untuk segera mengurusnya pada 2016 karena masih ada waktu dalam tahun ini,” ungkapnya. (salwin)

DPRD memerlukan masukan dan pendalaman terhadap fungsi dan tugas

PADANG, GR--Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memerlukan masukan dan pendalaman terhadap fungsi dan tugas guna menemukan solusi dari setiap persoalan yang muncul.

Selain itu juga perlu menguatkan kemitraan dengan pemerintah daerah agar tumbuh komunikasi yang baik dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Hal itu dikemukakan Wakil Walikota Padang H. Emzalmi saat diminta membuka kegiatan seminar dan diskusi panel dalam rangka memantapkan harmonisasi anggota DPRD Padang dan Pemerintah Kota Padang,kemarin.  

"Seminar ini menjadi wahana menguatkan silaturahmi dan koordinasi anatar DPRD dengan Pemerintah Kota Padang sekaligus sebagai bentuk meningkatkan kinerja DPRD baik secara kelembagaan maupun anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya," kata Emzalmi.

Menurut Wawako Emzalmi lagi, sebagai mitra sejajar yang menjadi bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan, Pemko Padang sangat memberikan dukungan kegiatan-kegiatan DPRD.

"DPRD dan Pemko Padang sudah tentu mempunyai  niat yang sama dalam membangun, bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," imbuh Wawako.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Padang Erisman juga mengungkapkan hal senada, kegiatan seminar dan diskusi panel tersebut bertujuan untuk memantapkan hubungan kemitraan dan koordinasi dengan Pemko Padang.

"Kita (Pemko dan DPRD) perlu memantapkan kemitraan dalam mengemban tugas. Sebab, persoalan-persoalan yang muncul  seyogyanya mesti dicarikan solusinya secara bersama," sebut Erisman.

Ia menambahkan, melalui kegiatan seperti ini, memungkinkan untuk saling berbagi pemikiran dibandingkan jika berada dalam forum rapat atau sidang resmi di gedung dewan.

"Kita manfaatkan momen ini untuk memberikan arti positif dalam mengemban amanah rakyat sehingga pembangunan berjalan dengan baik dan tujuan pembangunan tersebut berhasil menyentuh sasarannya,"tutup Erisman.(salwin)

DPRD: Pegawai Kelurahan Banyak yang sudah Uzur

PADANG, GR--Banyak tenaga kerja ditingkat kelurahan yang tidak produktif , dan dinilai tidak bisa lagi  melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.Kondisi tersebut dikarenakan banyaknya faktor usia lanjut yang ada di tingkat kelurahan.

“Sehingga, mengakibatkan lambatnya pelayanan yang berikan untuk masyarakat(pelayanan publik-red),” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Padang,Wismar Panjaitan, Senin (1/2)

.”Dari rapat yang kami  lakukan,  permasalahan yang paling menonjol  adalah masalah kepegawaian yang ada ditingkat kelurahan pada tiap kecamatan,”ujarnya.

“Kami  minta,  BKD Kota Padang harus  membuat  analisa untuk penempatan pegawai kelurahan.Kalau dipensiunkan,  memang ada peraturan pemerintah untuk itu.

Namun,  paling tidak bagi mereka yang di anggap tidak bisa lagi diposisi yang berhubungan langsung untuk pelayanan masyarakat kan bisa di carikan posisi selain itu,”katanya.

Ia  tidak ingin,  masyarakat  nanti merasa dirugikan atas lambatnya pelayanan yang diberikan pihak kelurahan. Apalagi,  Pemko Padang  telah menekankan  pemaksimalan dalam pelayanan publik.

Pada pripsipnya,  kelurahan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kota untuk membantu pelayanan pada masyarakat. 

Kalau perlu,  tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat  yang energic.

Dapat dilihat perbandingan,  pada pelayanan bank seperti pelayanan yang diberikan baik pada Teller,Consumer Servise dan lainnya.

Semua itu,  tenaga kerja yang cekatan dan tenaga kerja yang energic.   

Permasalahan lain,  yang ditemukan  tidak adanya sinkronisasi pembangunan fisik antara pihak kecamatan dan Dinas PU.

Aturannya,  di kecamatan itu harus tahu  di kecamatannya ada pembangunan fisik,tapi camatnya sendiri tidak tahu.

Hal ini, Dinas PU menjalankan pembangunan karena merasa itu daerahnya.Nantinya,  kami  akan koordinasikan pada Dinas PU bahwa inilah permasalahan di kecamatan,setidaknya warga dilibatkan untuk pengawasan pembangunan itu,sebab pembangunan tersebut untuk warga itu sendiri.(salwin)

DPRD: Terkait Anggaran HUT ke-346 Kota Padang itu Pemborosan

PADANG, GR--Terkait pernyataan penggelembungan anggaran pada perayaan HUT ke-346 Kota Padang di DPRD Kota Padang, pihak inspektorat Kota Padang  mengklarifikasi pernyataan itu. Temuan itu dinilai,  sebagai bentuk pemborosan anggaran.

 ” Jadi,  ada yang keliru dalam pernyataan itu. Bukan penggelembungan anggaran,  tetapi pemborosan,”ungkap Andri Yulika Direktur Inspektorat Padang.

 Wakil Ketua Komisi II (Urusan Ekonomi dan Keuangan) DPRD Kota Padang  Yulisman mengatakan,  semua persoalan harus dilihat secara objektif. Sepanjang temuan itu benar, harus ditindak lanjuti.

Meski begitu, inspektorat  berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Jangan cepat mengambil kesimpulan,  apalagi ada pernyataan ambigu.

Kalau mark up, sudah jelas menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Proses lebih lanjut. Sekecil apapun, akan menjadi sorotan.

“Namun,  apabila yang disampaikan pemborosan, dan apabila telah diselesaikan,itu  hanya ada kekurang taatan dalam pelaksanaannya. Yakni, belum mengedepankan prinsip efesien, efektif dan kepatutan,” jelasnya.

Sebelumnya,   Anggota Komisi I DPRD Kota Padang Ilham Maulana pernah mempertanyakan  terkait rekanan pengadaan di DPRD Kota  Padang yang tidak berganti-ganti.

Hampir, setiap pengadaan mobiler diberikan pada rekanan yang sama. Malah,  ketika pengadaan mobiler dalam anggaran perubahan, sudah ditetapkan rekanan yang akan mengerjakan dan barangnyapun sudah ada.

Anggota Komisi I DPRD Kota Padang  Azirwan menanggapi  temuan inspektorat itu, baik di sekretariat dewan maupun diinstansi lain, harus ditindaklanjuti dengan cara yang sama.

Terkait rekanan di DPRD Kota Padang yang tidak berganti-ganti, ia  menilai perlu melakukan peninjauan kembali dan harus diawasi. Layak diduga ada permainan.

“Namun disisi lain, apabila pihak yang mengadakan ternyata memang berkompeten, sah-sah saja jika bertahan lama. Tapi hasil pengerjaannya mesti diawasi,”terangnya.

 Wakil Ketua Komisi I (Urusan Hukum dan Pemerintahan ) DPRD Kota Padang  Wismar Panjaitan mengatakan, ketika menjadi panitia dan memakai anggaran pemerintah untuk pengadaan, ataupun pembelian barang-barang  harus ada perbandingan harganya.

 Selain harga, kualitas barang harus sesuai space. Panitia harusnya,  memilih yang termurah sesuai peruntukkannya.”Termasuk,  pembelian barang- barang pada HUT Kota Padang ke-346 lalu,”terangnya.

Dikatakannya,  walau satu sen sekalipun, jika uang rakyat, harus diperhatikan pengeluarannya.Ini prinsip,  yang harus ditanamkan karena ada pemborosan uang rakyat.Ini menjadi catatan bagi Komisi I DPRD Kota Padang.

”Kedepan,  harus ada perbandingan harga oleh panitia atau pihak yang melakukan pengadaan,”katanya.

Ia sangat apresiasi,  pernyataan Inspektorat yang telah berani menyampaikan prilaku pemborosan itu. Pihaknya,  akan memberikan teguran pada sekretariat yang melakukan pembelian apabila ini benar.

”Kalau soal rekanan yang itu-itu saja, saya tidak mau komentar karena termasuk baru di sini,” ungkapnya.

Menurut  Andri Yulika, temuan itu telah disikapi dan dan diberikan saran. Tidak harus mengembalikan, karena yang terjadi hanya pemborosan. Untuk permasalahan yang ditemukan di DPRD Kota  Padang, semuanya sudah selesai dan ditindaklanjuti.

 “Inspektorat saat ini hanya mengawasi,” ujarnya.

Sekwan DPRD Kota Padang  Ali Basyar mengakui, adanya temuan itu namun sudah selesai dan ditindaklanjuti pihak inspektorat .

 “Semuanya sudah tuntas,”ungkapnya.(salwin)

DPRD Apresiasi Pemko tentang Penataan Pantai Padang

PADANG, GR--Komisi IV DPRD Kota Padang memberikan apresiasi,  terhadap kinerja Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Padang dalam hal penataan kawasan Pantai Padang  yang sudah rapi . Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Surya Jufri , Senin (2/2).

Komisi IV DPRD Kota Padang meminta dinas terkait menuntaskan program ini.

”Tidak apa-apa jika Disbudpar belum mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan Pantai Padang, karena konsep awal ialah menata dulu. Namun,  tetap segera dituntaskan,” katanya.

Khususnya,   pedagang di Lapau Panjang Cimpago  (LPC) terutama pedagang makanan atau kuliner diminta segera mencantumkan daftar harga,  agar tidak ada  keluhan  dari pengunjung. Bila perlu, dibuat dalam bentuk kontrak.

Wakil Ketua Komisi IV  DPRD Kota Padang Zaharman menyarankan,  agar dinas terkait memasang CCTV di kawasan Pantai Padang,  agar dapat  dilakukan pemantauan. Agar,  bisa menjaga kawasan Pantai Padang yang telah mulai tertata baik dari oknum tidak bertanggung jawab.

Rencana pembangunan dan penggunaan salah satu bangunan di sekitar Pantai Padang, untuk disewakan pada pengusaha makanan seperti Pizza Hut dan KFC,tentu Komisi IV DPRD Kota  Padang menyambut itu dengan  baik.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Dian Anggraini  menambahkan,   jika ada yang mau berinvestasi di kawasan Pantai Padang silahkan, kenapa harus dilarang.

 “Ini bagus,  karena mereka dapat menjadi investor dilokasi wisata Pantai Padang dan tentunya menjadi sumber pemasukan bagi daerah,” ungkapmya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Maidestal  Hari Mahesa mengatakan,  yang terpenting produk yang dijual berbeda dengan pedagang  lainnya,  yang  lebih dulu menempati LPC di kawasan Pantai Padang sehingga,  pengunjung bisa memilih dengan beragamnya jenis produk /kuliner yang ada.

“Diminta,  Disbudpar harus  mempersiapkannya dengan baik agar tidak ada pihak yang dirugikan,”ungkapnya.(salwin)

DPRD: RSUD dr. Rasidin Ditargetkan Selesai 2017

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasidin, mulai menapaki jenjang dari rumah sakit tipe C menuju rumah sakit tipe B.

"Proses itu, dimulai dengan perbaikan segala sisi, mulai dari peningkatan pelayanan kepada
masyarakat hingga pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Padang," kata Direktur RSUD dr Rasidin dr Artati kepada Komisi III DPRD Kota Padang yang terdiri dari Koordinator Komisi III Asrizal, Ketua Komisi III Helmi Moesim, Sekretaris Komisi III Amrizal Hadi, Anggota Komisi III Yendril, Emnu Azamri, Yandri Hanafi, Nila Kartika, Djunaidy Hendri dan Gustin Pramona.

Pinjaman investasi dari Pemko Padang saat ini sudah dialihkan, dahulu dari Pinjaman Investastasi Pemerintahan (PIP) menuju PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Peralihan ini dilakukan sejak Desember 2015. Pembangunan Rumah Sakit dr Rasidin ini multi years, yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2017 nanti.

"Dana yang diberikan PT SMI kepada kami adalah Rp83 miliar, difokuskan pembangunan fisik sebesar Rp68 miliar, yang sudah dimulai kegiatannya sejak September lalu dan ditargetkan selesai pada Maret 2017 nanti," katanya.

Pembangunan fisik ini ini terdiri dari gedung utama dengan empat lantai dan gedung penunjang.
Untuk gedung penunjang akan terdiri dari ruangan laundry, ruang CSSD untuk sterilisasi alat kesehatan, ruang workshop untuk IPRS, kamar jenazah dan instalasi gizi.

“Karena, kami mau mengacu ke tipe B, dari sekarang harus dimulai prosesnya. Apabila gedung sudah selesai, akan diisi tempat tidur pasien," ujarnya.

Selanjutnya, akan mengajukan kepada Kementrian Kesehatan untuk perubahan ke tipe B. Kalau perlu menjadi rumah sakit regional. Sementara pembelian alat kesehatan sebesar Rp14 miliar, belum ditenderkan. Karena gedung yang menjadi tempat untuk alat-alat tersebut belum ada. “Apabila gedungnya sudah ada, alat-alat kesehatan tersebut akan ditenderkan,” ujarnya.

Koordinator Komisi III DPRD Kota Padang Asrizal mengungkapkan, setelah dilakukan peninjauan terhadap pembangunan rumah sakit, diharapkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Walaupun ada kendala, Pemko Padang dan DPRD akan mencari solusi agar pembangunan segera direalisasikan.

“Dengan adanya infrastruktur baru, akan memanjakan warga Kota Padang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini menjadi keinginan kami agar memiliki rumah sakit yang representatif yang sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh pemerintah,” katanya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim juga mempertanyakan sudah sampai dimana proses pembangunan dan apa kendala yang dihadapi. “Jika memang ada kendala, Pemko melalui SKPD terkait dan DPRD juga bisa segera mencarikan solusinya,” ujarnya.
Dia berharap pembangunan bisa terealisasi. “Kami mendorong pembangunan agar tepat waktu, meskipun keterlambatan selama dua bulan karena berbagai kendala. Kami, optimis semua
target bisa diselesaikan tepat waktu dan juga bisa segera dinikmati oleh masyarakat," katanya. (salwin)