Wakil Ketua DPRD Nilai Pemilihan Ketua BP2D Penuh Konflik

 PADANG, GR--Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (BP2D) terpilih Faisal Nasir,  digoyang oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra.

Polemik ini,  berawal dari adanya penukaran Anggota Fraksi Golkar Bulan Bintang yang tergabung dalam BP2D M. Dinul Akbar yang menjabat saat itu  Ketua BP2D dengan Jumadi, dengan harapan Ketua BP2D masih dipegang oleh Fraksi Golkar Bulan Bintang.

Namun diluar perkiraan, karena Ketua DPRD Kota Padang Erisman menyurati BP2D dengan nomor surat 175/697/DPRD-Pdg/XI/2015,  guna melakukan pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan.

 Sesuai surat tersebut, anggota BP2D sepakat untuk melakukan pemilihan yang disaksikan oleh unsur pimpinan.

Hasil dari pemilihan,  terpilihlah Faisal Nasir dengan 5 suara sebagai Ketua dan Hadison dengan 3 suara dan Jumadi 2 suara. Tentunya, Faisal Nasir dan Hadison terpilih menjadi Ketua dan Wakil BP2D.

Berselang beberapa waktu, Wahyu Iramana Putra selaku pimpinan melakukan inisiasi dengan mendatangkan pakar hukum guna memastikan kepastian hukum pengangkatan tersebut.

Hal ini kemudian memantik amarah anggota dewan, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Fraksi NasDem Mailinda Rose.

Dirinya menilai,   ada pihak-pihak yang ingin mempelintir prosedur yang ada.

"Pemilihan Ketua BP2D,  sudah sesuai dengan Tatib DPRD Kota  Padang pasal 118. Kenapa,  dalam hal ini pimpinan masih mendatangkan pakar hukum untuk memastikan hal ini,"katanya.

Dikatakannya,  berarti dalami hal ini beliau tidak mengacuhkan surat Ketua DPRD yang meminta melakukan pemilihan Ketua BP2D.

"Janganlah,  ada kepentingan pribadi dalam persoalan ini. Semua langkah, sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam PP 16 tahun 2010 yang menjadi landasan penyusunan tatib,"katanya.

Ketua BP2D terpilih Faisal Nasir  Selasa (19/1) mengatakan, sebenarnya dirinya tidak menginginkan jabatan tersebut. Namun rekan-rekan tetap memilih dirinya, bahkan Wahyu Irama Putra pun ikut serta dalam pemilihan Baleg tersebut.

"Kenapa,  saat  telah terpilih malah mendatangkan pakar hukum. Padahal, kami  telah menjalankan pemilihan sesuai dengan tatib,"katanya.

Menurut  Wakil Ketua DPRD Kota Padang  Wahyu Iramana Putra,  mendatangkan pakar hukum merupakan hasil rapat pimpinan.

Hal ini,  dikarenakan   Ketua DPRD DPRD Kota Padang Erisman tidak pernah membicarakan persoalan ini dengan pimpinan fraksi semenjak surat penukaran dari Fraksi Golkar.

"Untuk itu, kami  minta penjelasan kepada pakar hukum terkait permasalahan ini. Kami  datangkan Dr Yuslim dan Otong Rosadi. Namun hingga kini belum ada hasil, karena mereka (Mailinda Rose dan Faisal Nasir) melakukan Walk Out sewaktu penyampaian pandangan oleh pakar hukum  tersebut,” katanya.(salwin)

DPRD Menyayangkan Pernyataan Wahyu

PADANG, GR--Anggota DPRD Kota Padang Maidestal Hari Mahesa  Selasa (19/1) menyayangkan,  pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota  Padang Wahyu Iramana Putra. Mengenai,  meminta Pemko Padang  untuk menstop Izin Membangun Bangunan (IMB) untuk hotel.

Tidak ada satupun aturan,  dari pusat agar pemda menutup peluang investasi di daerah. Padahal, menurutnya saat ini pemerintah pusat malah mendorong daerah untuk menumbuhkan investasi.

"Kami,  sangat menyayangkan pemikiran sempit yang dimiliki oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra. Karena pernyataan beliau sangat berdampak luas,  membuat pengusaha yang akan berinvestasi  bertanya-tanya. Bahkan,  pernyataan tersebut membuat mereka resah,"katanya.

Jika alasan yang dikemukakan adalah,  tingkat hunian yang kurang. Hal itu bukanlah sebuah alasan, tentunya mereka yang akan berinvestasi membangun hotel.

Akan memikirkan iven,  yang bisa mendatangkan wisatawan dalam dan luar negeri. Serta  merupakan,  tugas Pemko Padang dan pengusaha bagaimana melakukan peningkatan hunian hotel.

"Kalau hal ini,  tetap dilakukan Pemko Padang bisa kena tegur oleh Ombudsman karena melarang investasi pembangunan hotel. Padahal,  dampak investasi ini sangatlah besar dan mampu menggerakkan perekonomian. Kalau perlu,  Pemko Padang  memberikan insentif kepada pengusaha yang ingin membuka hotel tetutama lokasi bagian Bypass, Kuranji,Koto Tangah. Karena,  selama ini hotel hanya terfokus di Padang Barat, Padang Utara dan Padang selatan,"tutupnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra menilai,  Pemko Padang  harus berhati-hati dalam memberikan izin. Karena,  saat ini hotel sudah cukup di Kota Padang.

"Pemko Padang,  harus memikirkan pengusaha hotel saat ini, dengan adanya tambahan hotel saat ini. Pengusaha tersebut,  sudah gelisah mengingat susahnya meningkatkan hunian hotel saat ini,"ucapnya.

Dikatakannya, dirinya pernah menjadi Ketua PHRI tentunya saya bisa memahami kegelisahan mereka saat ini.

"Perlu kami  lihat dulu,  persoalan ini dengan baik. Kalau bertambahnya hotel,  malah membuat investasi iti macet, kenapa malah dipaksakan,"tutupnya.(salwin)

DPRD: Menyayangkan Terbentuknya Koalisi dari Tujuh partai di DPRD Kota Padang

 PADANG, GR--Anggota DPRD Kota Padang Maidestal Hari Mahesa dari Fraksi PPP Selasa (19/1), sangat menyayangkan terbentuknya Koalisi dari tujuh partai di DPRD Kota Padang.

Ia mengatakan,  sah-sah saja mereka membentuk suatu koalisi,  namun  empat fraksi yakni PPP,PKS,PAN dan Nasdem yang berada diluar koalisi dari tujuh partai itu, seakan-akan tersudutkan.
Menurutnya,  lebih elegan apabila hal itu ditekankan dan disampaikan pada masing-masing fraksi atau partai.

“Apalagi anggota beliau difraksi Gerindra diketahui selaku Ketua di DPRD Kota Padang, serta dalam koalisi tersebut Partai Golkar juga memiliki anggota selaku wakil ketua di DPRD Kota Padang.

Silahkan,  mereka membentuk koalisi dan melakukan penekanan terhadap fungsi kontrol. Tapi perlu diingat, selaku anggota DPRD sudah disumpah untuk melakukan fungsi kontrol tersebut dan itu sudah melekat untuk semua anggota dewan. Semua anggota dewan,  dari semua fraksi tetap melakukan fungsi kontrol itu termasuk empat fraksi tersebut,"terangnya.

Ia merasa ini seperti menyudutkan fraksi yang berada diluar koalisi yang mereka bentuk. “Seakan,  kami tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan pengawasan selama ini. Padahal,  kami tetap sama-sama  melakukan fungsi kontrol untuk mengawasi seluruh kinerja pemerintah kota," katanya.
Ditambahkannya, lihat saja nanti bagaimanakah hasil kerja dari koalisi tersebut kedepannya.

Koalisi tujuh partai di DPRD Kota Padang,  diperkirakan akan berlangsung hingga 2019 datang  diketuai oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padang, Afrizal BAC didampingi Wakil Ketua, Januardi Sumka yang juga Ketua Partai Demokrat Padang.

Untuk Ketua Harian Wahyu Iramana Putra dari Partai Golkar, Sekretaris Yendril dari Partai Hanura, dan Bendahara Delma Putra dari Partai Gerindra.(salwin)

DPRD akan Rombak AKD

PADANG, GR - DPRD Kota Padang akan merombak Alat Kelengkapan Dewan (AKD) komisi-komisi pada 12 Januari 2016.

Disinyalir, akan ada lobi-lobi politik yang kembali terjadi. Setiap fraksi diwajibkan mengisi anggotanya di komisi-komisi tersebut, sehingga tidak ada komisi yang tidak terisi oleh anggota fraksi yang ada di DPRD Kota Padang.

Empat komisi yang akan diperebutkan oleh sembilan fraksi yang ada di DPRD Kota Padang adalah Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan, Komisi III Bidang Pembangunan dan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk penempatan, masing-masing komisi maksimal diisi oleh 10 sampai 11 anggota dewan.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra Minggu (10/1) mengatakan, penggantian anggota di komisi dilakukan setiap satu tahun sekali. Tidak seperti AKD yang lain, seperti Baleg/BP2D, Bamus dan Badan Kehormatan yang dalam Tatib bertugas selama dua setengah tahun.

“Ini merupakan hal yang luar biasa. Karena akan dilakukan pemilihan terhadap Ketua, Wakil dan Sekretaris komisi. Bamus memang sudah menjadwalkan pemilihannya pada tanggal 12 nanti. Namun, kami lihat kalau tidak ada halangan, mungkin pada hari tersebut akan langsung dilewakan,” jelasnya.

Setiap fraksi wajib meletakkan minimal satu anggotanya dalam komisi. Partai yang memiliki lebih dari empat anggota fraksi bisa menempatkan dua anggotanya dalam satu komisi.

Sementara, Sekretaris DPRD Kota Padang Ali Basyar mengatakan, sesuai jadwal, Bamus pemilihan akan dilaksanakan pada Selasa mendatang.

“Paginya, para anggota dewan akan melakukan pemilihan Ketua, Wakil dan Sekretaris komisi-komisi. Kemudian, siangnya akan langsung dilewakan dalam sidang Paripurna,” ungkapnya.(salwin)

Pedagang Ngadu ke DPRD

PADANG, GR – Pedagang di kawasan Pantai Padang meminta  Pemko Padang mengundur pembongkaran tempat mereka berjualan hingga batas waktu sampai lebaran. Hal itu mengingat banyaknya kebutuhan mereka menyongsong anak masuk sekolah dan menghadapi lebaran.

Permintaan tersebut dikatakan puluhan pedagang kawasan Pantai Padang saat menemui anggota DPRD Kota Padang Jumat (8/1).

Kedatangan itu, dalam rangka mengadukan nasib mereka kepada anggota dewan, terkait rencana pembongkaran tempat mereka berjualan yang diberi batas waktu oleh Pemko Padang hingga 15 Januari 2016 mendatang.

Puluhan pedagang yang terdiri dari  pedagang makanan dan pedagang ikan itu diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra, Ketua Komisi IV DPRD Zulhardi Z Latif, Ketua Fraksi Partai NasDem Mailinda Rose, Ketua Fraksi Partai Gerindra Elly Thrisyanti, Anggota Komisi II Dinul Akbar dan Anggota Komisi II DPRD Amrizal Hadi.

Hadir pula pada kesempatan itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Medi Iswandi. Menyikapi permintaan pedagang tersebut, anggota dewan berjanji akan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait. (salwin)

DPRD: Atasi Banjir dengan Giat Bergoro

PADANG, GR - Permasalahan banjir yang kerap melanda Kota Padang, sudah tak asing lagi bagi warga. Bila hujan deras mengguyur, terutama di beberapa titik  yang sudah menjadi langganan, akan tergenang air bahkan dilanda banjir.

Menurut Iswanto Kwara, anggota DPRD Kota Padang  kepada Haluan, Minggu (10/1), kegiatan budaya gotong royong (goro) yang saat ini hampir mulai terkikis di masyarakat agar digagas kembali. Gotong royong merupakan salah satu filsafat dasar bangsa Indonesia.

Minggu (10/1) pagi, ia mengajak seluruh warga yang ada di daerahnya untuk kembali melaksanakan goro membersihkan lingkungan dan saluran drainase yang menyebabkan banjir di daerah itu.

Ia mengatakan, goro dilaksanakan di Banda Pulau Karam. Lokasi ini menjadi penyebab banjir di kawasan Kampung Pondok, Belakang Tangsi dan Berok Nipah.

“Hal itu disebabkan banyaknya sedimen yang berasal dari kikisan tanah dan bekas reruntuhan bangunan pasca gempa,” ujarnya.

Goro ini dipantau langsung oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah. Pembenahan drainase, kebersihan lingkungan memang menjadi fokus Pemko Padang di 2016 ini.

“Pelaksanaan goro ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang dengan menghadirkan ekskavator mini dan juga melibatkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang,” tutupnya. (salwin)