PENGGUNAAN APBD TAK CAPAI TARGET

PADANG, GR — Lambannya serapan anggaran di Kota Padang membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DP­RD) menyayangkan hal itu. Pasalnya, program-prog­ram yang sudah dijanjikan oleh Mahyeldi-Emzalmi masih banyak yang belum terealisasi, seperti pem­benahan dan pembangunan Pasar Raya Padang.

Wakil DPRD Kota Pa­dang Wahyu Iramana Putra meminta Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah harus bisa mendorong percepatan kerja SKPD. Kemudian, program yang sudah diran­cang oleh SKPD tersebut jangan hanya program copy paste tahun lalu.

“Lebih parah lagi ke­giatan SKPD itu hanya se­minar-seminar yang seperti tahun sebelum-sebelumnya tidak jelas tujuannya apa,” paparnya.

Sementara itu masih ba­nyak program lain yang lebih penting namun penger­jaan­nya tidak berjalan lancar. Seharusnya, realisasi pem­bangunan fisik ini harus didorong oleh walikota apa­lagi program itu sudah ada masterplannya atau pe­ren­cana­annya.

“SKPD ini ujung tom­bak pembangunan. Jika wa­li­kota tidak terus mendo­rong kinerja SKPD saya khawatir pembangunan ber­ja­lan lambat,” ujarnya lagi.

Selain itu, Wahyu Ira­mana Putra meminta SKPD membuat masterplan pem­bangunan sebelum meminta anggaran, seperti pariwisata mau dibawa kemana dan seperti apa.

“Terarah dan jelas laya­nan seperti apa yang kita inginkan. Dinas pariwisata harus paham itu, jika ingin membenahi Pantai Padang misalnya, cobalah dekati dan rangkul one-one itu. Kalau perlu buat kelompok dan ajak studi banding ke tempat wisata yang maju. Dinas pariwisata harus memikir­kan ini, jika ingin mem­benahi pariwisata kalau tidak kita lihat saja tidak akan berubah pariwisata kita. Masih seputar pema­lakan parkir, harga selangit,” terangnya.

Serapan anggaran dalam APBD Kota Padang tahun 2015 tidak mencapai target atau masih rendah. Akhir Agustus serapan anggaran baru mencapai 45,40 persen seharusnya 60 persen.

Berdasarkan data di DP­KA Padang, ada beberapa SKPD yang tidak capai tar­get. Seperti, Dinas Perin­dagtamben (13,33 persen), RSUD Rasidin (25,51 per­sen), Bappeda (30,97 per­sen), Sekretariat Daerah (35,34 persen), Dinas Pe­kerjaan Umum (37,88 per­sen), BPMP2T (38,64 per­sen), Dinas TRTB dan Pe­rumahan (38,72 persen), Dinsosnaker (42,06 persen).

Sebagian besar SKPD yang sudah mencapai target hanya kecamatan. Dian­taranya, Kecamatan Padang Timur (68,77 persen), Ko­totangah (65,55 persen) dan Kuranji (65,19 persen).

Dan ada beberapa pro­yek yang akan baru di mulai seperti pembangunan blok II Pasar Raya senilai Rp24,5 miliar, Blok IV sebesar Rp­7,5 miliar, Pasar Lubuk­buaya sebesar Rp1,7 miliar dan pembangunan kios di Pantai Air Manih.

Anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PPP Mai­destal Hari Mahesa juga menilai kinerja SKPD tidak bisa merealisasikan ang­garan sesuai target karena pimpinan SKPD banyak yang tidak paham.

Apalagi, pembangunan Kota Padang di bawah ko­mando Mahyedi Ans­harul­lah dan Emzalmi punya tar­get dalam pembangunan. Jadi kepala SKPD yang di­pilih harus mengatahui itu.

“Apalagi saat ini ada lelang jabatan untuk me­milih kepala SKPD yang hebat, yang berkualitas. Jadi ke depan tidak ada lagi istilah realisasi anggaran tak capai target,” tutup Mai­destal.