DPRD Bakal Batalkan Pemberian Penghargaan

PADANG, GR -- Anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa mengecam  statemen yang dikeluarkan Kepala Kesbangpol Kota Padang, terkait terlambatnya usulan nama tokoh yang layak menerima penghargaan di HUT Kota Padang mendatang oleh DPRD Kota Padang.

Usulan yang disampaikan DPRD, kata Esa sapaan Maidestal, bukan asal mengapung saja, tapi memang sudah menjadi kajian dan kontribusi yang mereka berikan untuk Kota Padang sangat nyata. 

“Sangat disayangkan, kalau apa yang kami usulkan tidak diakomodir. Kami  juga menyesalkan  sikap Pemko Padang, jika nama tokoh yang akan diberi penghargaan itu tidak bisa diubah,” katanya.

Dikatakannya, sebagai perwakilan dari masyarakat DPRD tidak pernah diberitahu ataupun diminta mengusulkan nama tokoh untuk diberi penghargaan. “Jangankan di minta, berkomunikasi saja dengan DPRD tidak ada. Kriterianya saja kami tidak tahu, tiba-tiba saat diusulkan nama katanya sudah terlambat. Kalau begini ceritanya, sebaiknya tahun ini tidak usah saja ada penghargaan,” ujarnya.

Dia mengatakan, kalau memang nama orang yang akan diberi penghargaan itu sudah ada, kenapa sampai dua hari jelang perayaan HUT Kota DPRD tidak diberitahu siapa saja yang akan menerima penghargaan itu.

“Kami bukan tidak menghargai siapa tokoh tersebut, tetapi masyarakat atau DPRD sebagai perwakilan masyarakat harus mengetahui tokoh ini. Penghargaan itu bukan sembarangan saja diberikan. Kami  harus tahu kapabilitas, intergritas dan apa yang dibuat untuk Kota Padang,” jelasnya.

Selain itu, dia juga mempertanyakan siapa saja panitia seleksi yang memilih orang-orang yang akan diberi penghargaan itu. “Tak hanya tokoh yang perlu diketahui masyarakat, tapi siapa panitia seleksinya juga harus jelas kapabilitas, integritas dan SDM-nya. Jangan sampai orang yang diberi penghargaan itu hanya menguntungkan pribadi pimpinan kota, atau dengan kata lain hanya tim suksesnya saja. Padahal anggaran yang dipakai adalah uang milik rakyat Kota Padang,” katanya lagi.

Lebih lanjut dikatakannya, pemberian penghargaan itu jangan hanya sebatas seremonial saja dan sekedar pemberian pin emas. Perlu kehati-hatian, harusnya orang teruji di mata publik. “Pemberian penghargaan itu harus menjadi motivasi bagi warga lain, untuk berbuat lebih bagi kota ini. Selain itu, tokoh yang diberi penghargaan tersebut juga hendaknya diberi fasilitas lebih, jangan hanya sekedar penghargaan saja, sesudah itu habis,” ucapnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mengatakan, tidak ada istilah terlambat dalam usulan nama tokoh yang akan diberi penghargaan. Dia meminta,  Pemko mempertimbangkan nama yang disampaikan DPRD beberapa hari lalu itu.

Dia mencontohkan, Benny Wendry, seorang tokoh muda yang merintis karir dari bawah di PTSP hingga kini menjadi orang nomor satu di perusahaan itu. Pabrik semen itu pun telah memberikan kontribusi bagi PAD mencapai Rp61 miliar setahun, belum lagi CSR yang mencapai ratusan miliar.

Sementara saat dihubungi melalui telepon seluler, Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah dan Seketaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Nasir Ahmad tidak menjawab, padahal handphonenya aktif, sementara Kepala Kesbangpol Kota Padang, Eri Senjaya handphonenya tidak aktif. (Salwin)

DPRD Minta Disdik Bekerja Maksimal

PADANG, GR -- Meskipun dana untuk pendidikan sudah dialokasikan mencapai 38 persen di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang tahun 2015. Namun, dana tersebut belum mampu menghadirkan kualitas yang menjanjikan, padahal lebih dari Rp1 triliun sudah dianggarkan DPRD Kota Padang agar pendidikan di kota ini bisa lebih baik dan dirasakan dampaknya masyarakat luas.

Hal tersebut dikatakan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Padang, Malinda Rose, Selasa (4/8). Ia menilai, Disdik Kota Padang belum bekerja maksimal dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas.

“Memang saat ini pendidikan gratis sedang digaung-gaungkan, namun dengan adanya pendidikan gratis tersebut tidak diikuti oleh kualitas yang bagus. Tentunya, hal ini sangat kami  sayangkan, padahal anggaran yang begitu besar sudah dikucurkan agar pendidikan bisa lebih maju,” katanya.

Dikatakannya, sudah seharusnya Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah mereka lakukan. Gambaran tersebut sangat jelas dan harus dicarikan solusi yang tepat untuk mengembalikan kualitas yang  dimiliki.

“Kami lihat saja, hasil UN Kota Padang untuk SMA, hanya berada di urutan enam di Sumatera Barat. Tentu, ini harus ada perbaikan yang jelas dan nyata. Karena ini adalah, tupoksi dari Diknas sendiri dan DPRD akan selalu melakukan pengawasan, agar dana yang sudah dianggarkan tersebut mampu menghasilkan kualitas yang bagus,” ujarnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota  Padang, Elly Tristanti menilai, Dinas Pendidikan Kota sudah berusaha melakukan yang terbaik. Hasil UN kemarin, hendaknya bukan menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan dari dinas. Namun, ke depannya perlu dilakukan pengawasan dari Diknas terhadap rencana yang sudah mereka buat. Sehingga, tidak ada lagi dana yang silpa lagi, apalagi pendidikan merupakan kebutuhan vital saat ini, hendaknya Diknas serius melaksanakan semua program yang telah mereka buat.

“Kami berharap, ke depannya Diknas harus bekerja keras untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di Kota Padang, melalui pengoptimalan dari semua program yang mereka buat. Diharapkan, pendidikan gratis yang dibuat bisa dirasakan oleh  warga dan memiliki kualitas yang bagus,” ungkapnya. (Salwin)

Komisi IV DPRD akan Perhatikan SMK se-Kota Padang

PADANG,GR---Komisi IV DPRD Kota Padang bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat mengadakan pertemuan bersama 39 kepala SMK se-Kota Padang baik negeri dan swasta beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut dilangsungkan di SMK Negeri 9 Padang.

Ketua Komisi IV, Zulhardi Zakaria Latif mengatakan, dari pertemuan tersebut para kepala sekolah menceritakan segala bentuk dalam mensukseskan pendidikan, termasuk bentuk pengajaran serta tenaga pengajar yang masih minim.

Komisi IV DPRD menilai fasiltas dan sarana prasarana, serta tenaga pendidik di setiap sekolah kejuruan masih sangat terbatas. Sehingga perlu dorongan dalam menunjang hal tersebut, sementara siswa banyak memiliki talenta dan karya ciptanya yang sampai saat ini masih belum tertunjang. 

“Perlu regulasi cepat, sehingga karya mereka dapat menciptakan benar-benar bagus. Kalau tidak ada sarana atau fasilitas,  maka dapat dijamin program Pemko padang dalam melahirkan wirausahawan baru terbengkalai,” ujarnya.

Ia mencontohkan,  SMKN 7 Padang yang siswanya dapat menciptakan hasil karya seni. Namun hingga kini,  masih terabaikan. Maka perlu dorongan dari Pemko Padang, agar siswa tersebut benar-benar menciptakan suatu karya seni daerah.

Persoalan atau sekelumit kekurangan dari sekolah kejuruan, telah Komisi IV  catat. kemudian  Kemudian dibahas di DPRD dan akan disematkan pada pembahasan anggaran tahun 2016. 

Iswandi, Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang menyebutkan, persoalan yang dihadapi sekolah kejuruan akan ditampung dan dibahas, sehingga ada suatu capaian dalam mensukseskan dunia pendidikan di Kota Padang terutama dalam bidang kejuruan.

Sejauh ini, siswa SMK telah banyak berbuat dan menorehkan prestasi gemilang, baik tingkat daerah dan nasional. Meskipun, perlu regulasi tambahan untuk menunjangnya baik tenaga pendidik dan fasilitas lainnya. 

Sementara Kepala SMKN 9 Padang, Raymond mengatakan, sangat berterimakasih kepada wakil rakyat yang telah mendengarkan persoalan yang mereka hadapi. Ia berharap, setelah pertemuan itu ada satu hal positif yang mereka dapatkan, untuk mengembangkan dan memberikan pengetahuan serta keterampilan.

Dengan adanya dukungan dari DPRD, pemko dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam menunjang sarana belajar. Dapat dipastikan, animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SMK tidak ragu-ragu lagi. Hal ini sekaligus, upaya mensejehterakan warga Kota Padang.

Sejumlah anggota Komisi IV yang hadir, Ketua Komisi IV Zulhardi Zakaria Latif, Maidestal Hari Mahesa, Iswandi, Fakhri Bahar dan Arfendi Dt Tan Bagindo dan Kabag Humas DPRD Kota Padang. (Salwin)

Semiloka Tingkatkan Komunikasi Legislatif dan Eksekutif

KALANGAN anggota DPRD Kota Padang selama tiga hari lamanya tepatnya pada 18-20 Agustus 2015, melakukan kegiatan kedewanan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) bertempat di Gedung Tri Arga, Bukittinggi.
Semiloka yang bertempat di Kota Wisata itu, mengambil tema “Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Dalam Menjalankan Fungsinya di Tengah Masyarakat”.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, semiloka diselenggarakan bersama DPRD Kota Padang dan Pemko Padang, sebagai wujud untuk meningkatkan sinergisitas. Sehingga terjalin rasa kebersamaan.
“Semiloka ini, diselenggarakan secara transparan dan saling memberikan masukkan antara legislatif dan eksekutif. Sehingga, pembangunan Kota Padang ke depannya lebih baik bahkan tercapai sesuai harapan masyarakat,” katanya.
Untuk mewujudkan, pembangunan Kota Padang yang makmur dan sejahtera juga perlu dukungan dari masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, maka keinginan untuk memajukan Kota Padang sejahtera tidak akan terjadi.
Selain itu, DPRD mengharapkan Pemko Padang menjalankan visi misinya sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sehingga, pembangunan Kota Padang berjalan sesuai rencana.
Tentunya, DPRD akan selalu mendukung kegiatan DPRD, jika Pemko Padang menjalankan kegiatannya sesuai aturan dan UU yang berlaku. Dan, juga setiap persoalan yang ada di Kota Padang bersama-sama dicarikan solusinya dan duduk bersama. Sehingga, tidak ada miss komunikasi antara legislatif dan eksekutif.
“Termasuk, dalam pembahasan APBD 2016 ke depan mari duduk bersama, sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Seperti, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lainnya yang perlu digerakkan untuk menambah pendapatan Kota Padang. Serta, komunikasi yang sinergisitas antara eksekutif dan legislatif semakin terjalin,” katanya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Muhidi, DPRD dan Pemko Padang terus berkomunikasi dan duduk bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik. “Apalagi, DPRD sebagai pengawas anggaran dan  pembentukan perda bersama-sama mendukung kebijakan Pemko Padang,” katanya.
Ada tiga kekokohan yang diambil dari hasil semiloka, di antaranya kekokohan kemitraan dengan pemerintah, kekokohan sinergisitas dan harmonis, serta kekokohan kompetensi anggota dewan dengan pemerintah. Untuk itu, perlu dukungan dari masyarakat dan masukkan dari berbagai pihak, seperti, akademisi, tokoh masyarakat guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
Ia juga mengharapkan, keterbukaan antara legislatif dan eksekutif semakin diperkuat. Dengan begitu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebab, tanpa adanya keterbukaan, maka pembangunan Kota Padang akan tersendat, bahkan kemungkinan akan tertinggal dari daerah lainnya di Sumatera Barat (Sumbar). (**)

Gubernur Sumbar Lantik Asrizal Asnan Menjadi Pj. Walikota Solok

Berhubung dengan telah berakhirnya masa jabatan, H. Irzal Ilyas, Dt. Lawik Basa.MM sebagai Walikota Solok, dan H. Zul Elfian,SH.M.Si menjadi Wakil Walikota Solok yang berakhir tepat tanggal 31 Agustus 2015. Untuk melanjutkan roda kepemerintahan di Jajaran pemerintah Kota Solok. 

Maka Pj. Gubernur Sumatra Barat, Reydonnyzar Moenek melantik Drs. H. Asrizal Asnan.MM, menjadi Penjabat (PJ) Walikota Solok. Yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Sumatra Barat, bertempat di Auditorium Gubernuran Sumbar Senin,(31/08).

Dikesembatan itu, Pj. Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek menekankan. Tugas Penjabat (PJ) Walikota/Bupati adalah untuk menjadi Nahkoda di Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, Selain itu, juga sebagai motor penggerak jalanya roda pemerintahan di segala aspenya.  Dan yang lebih penting di perhatikan lagi adalah, karena Sumatra barat akan melaksanakan Pemilihan Kepala daerah serentak, tepatnya 9 Desember mendatang. termasuk juga di Kota Solok,

“Maka diharapkan kepada PJ. Walikota Solok Asrizal Asnan yang baru dilantik, agar mampu mensukseskan jalanya pemilukada tersebut,”harap Pj  Gubernur Smbar.

“Untuk itu, PJ. Walikota Solok yang dilantuk, agar bahu-membahu dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 mendatang, ”tekannya lagi.

Selain itu pinta Gubernur Sumbar, PJ. Walikota Solok Asrizal Asnan yang dilantik. Untuk mampu dalam menjaga kesatuan dan netralitas PNS dalam menjalankan tugas masing-masing. “Kita tidak 

menginginkan nanti terjadi adanya pertikaian diantara antar SKPD yang ada, terutama menyonsong dilaksanakan  pilkada serentak,”harapnya lagi.

Setelah dilantik,  selanjutnya dilakukan serah terima Jabatan dari mantan Walikota Irzal Ilyas, MM, dan Wakil Walikota Solok H. Zul Elfian. Kepada Pj. Walikota Solok yang baru yaitu, Drs. H.Asrizal Asnan,MM.  Serah terima jabatan berlangsung di Ruang Auditorium Gubernuran Sumbar Senin,(31/08) saat itu juga.

Momentum Pelantikan dan serah terima jabatan Walikota Solok itu, selain dihadiri oleh Pj. Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek . Juga dihadiri oleh mantan Walikota Solok Irzal Ilyas, dan mantan Wawako Solok Zul Elfian, Bupati/Walikota Se Sumatra Barat, Ketua DPRD Sumatra Barat. Ketua DPRD Kota Solok, Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemko Solok, dan undangan lainya.

Asrizal Asnan,  sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Sumatra Barat. Dan kemudian berdasarkan surat keputusan (SK) Mentri Dalam Negri ( mendagri). Ia ditetapkan  sebagai Pj Walikota Solok  untuk menggantikan posisi mantan Walikota Solok H. Irzal Ilyas,Dt. Lawik Basa.MM, yang telah habis masa tugasnya pada tanggal 31 Agustus 2015.

Dikesempatan itu, Pj Walikota Solok Drs.H. Asrizal Asnan. MM, dalam sambutanya menyatakan kesiapanya untuk menjalankan amanah. Dan siap melanjutkan roda pemerintahan yang telah digagas oleh mantan Walikota dan Wakil Walikota Solok bersama DPRD Kab. Solok, Serta SKPD yang ada.

“Tugas ini merupakan amanah bagi saya, disini saya dituntut untuk bekerja lebih giat lagi.  Bagaimana menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kota Solok. Apalagi sekarang merupakan tahun politik,  tentu saya dituntut untuk menjaga netralitas politik didaerah ini terutama bagi aparatur Pegawai Negri Sipil (PNS),”ujarnya kepada sejumlah Wartawan, Saat jumpar Pers di Ruang Rapat walikota Solok Selasa,(01/09.

Tentu untuk mewujudkan kesemua itu kata Asrizal Asnan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tanpa ada bantuan dan dukungan dari semua pihak, tentu mustahil semua akan bisa kita ujudkan. 

“Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk membangun daerah Kota Solok ini kearah yang labih baik lagi.  Sehingga Kota Solok ini tidak bisa dipandang sebelah mata oleh daerah lain. Ditegaskanya, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), kewajibanya adalah mebjalankan kegiatan pemerintahan dan melayani masyarakat,” terangnya.

PJ.Walikota Solok Asrizal Asnan  mengungkapkan, dalam mengemban amanah yang diterima. Kita siap menjalankan roda pemerintahan di daerah Kota Solok sampai terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Solok yang defenitif priode 2016-2021 mendatang.

“Dalam menjalankan roda pemerintahan, kita berkomitmen  untuk menjalankan tatanan keperintahan dengan baik. Yakni melanjutkan segala program mantan Walikota  dan mantan Wakil Walikota Solok sebelumya sesuai dengan yang telah terprogram dalam APBD daerah itu tahun 2015,”terangnya lagi.

Dikesempatan yang sama mantan Walikota Solok, H. Irzal Ilyas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Solok. Dan kepada seluruh SKPD serta jajaran yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Solok yang telah memberikan amanah kepada kami untuk memimpin menjalankan roda pemerintahan di daerah ini selama 5 tahun berlalu.

“Namun, selama kami menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Solok periode 2010-2015. Memang belum banyak membawa perubahan, tetapi, berbagai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat telah kami upayakan.

Lebih lanjut dikatakanya, segala program yang telah kita rencanakan bersama dengan DPRD Kota Solok selama ini. Telah kita lakukan, dan alhamdulilah semua itu telah berhasil kita lakukan. Meskipun dalam pengerjaanya dilapangan kita menemukan rintangan dan problema. Akan tetapi berkat kerja sama dari semua pihak semua itu bisa kita wujudkan. Kesemuanya sampai sekarang sudah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di jajaran Kota Solok.

Mantan Walikota  Solok Irzal Ilyas mengharapakan, kepada PJ. Walikota Solok Asrizal Asnan,  yang akan menjabat selama lebih kurang  satu tahun kedepan. Agar dapat melanjutkan segala program dan kegiatan yang ada di pemerintahan Kota Solok ini. Sesuai dengan  yang telah disepakti secara bersama dengan DPRD Kabupaten Solok melalui APBD tahun 2015 ini. (Aji)

Bupati Kepulauan Mentawai Resmikan Puskesmas Bosua

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang lebih prima kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemerintah Kabupaten Mentawai melalui Dinas Kesehatan membangun satu puskesmas di Sipora Selatan yang terletak di huntap di Desa Bosua.

Adapun tujuan dari pembangunan puskesmas di  Bosua yaitu untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan  kesehatan. Puskesmas yang  diresmikan tersebut sudah menjangkau semua desa, antara lain Desa Berulau, Desa Bosua, dan Desa Batumonga. Sebelumnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat hanya didapatkan dari pustu dan polides yang ada di desa desa tersebut.

Adapun pembangunan dari puskesmas tersebut dibiayai oleh dana khusus tahun anggaran 2014-2015. Yang mana sumber dananya dari APBD Mentawai, yang menghabiskan dana 3,5 M. 

Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Lahmuddin menyampaikan kepada tenaga kesehatan, bekerja samalah dalam melaksanakan tugas. Dan apabila ada masalah selesaikanlah dengan duduk bersama dengan Kepala Puskesmas. “Karena Puskesmas kita yang baru ini berdekatan dengan sekolah, maka adakan jugalah kegiatan sosialisasi penyuluhan tentang perilaku hidup sehat, begitu dengan sekolah yang lain”, kata Lahmuddin. 

Sesudah peresmian Bupati lansung rapat dengan tenaga kesehatan  yang ada di puskesmas dan Bupati memberikan arahan kepada tenaga kesehatan yang didampingi oleh kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Mentawai yaitu Lahmuddin dan Kepala puskesmas yang baru. Bupati berpesan kepada tenaga kesehatan yang ada di puskesmas Bosua, “Layanilah masyarakat dengan senyum dan sebaik-baiknya, tolong diberikan arahan tentang kesehatan kepada masyarakat, dan diusahakan menjemput bola. Tenaga kesehatan yang ada di puskesmas Bosua bukanlah seorang dokter, kita adalah pelayan masyarakat, maka layanilah masyarakat itu dengan sebaik-baiknya apabila ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan.”ujar Bupati.

Sebelumnya, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Kepulauan Mentawai , Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet  berkunjung ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M. Dalam kunjungan tersebut Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum dan Kepala Dinas PU. Pertemuan tersebut diadakan di ruang rapat Menteri Kesehatan. 

Masalah yang disampaikan adalah tentang  perkembangan pelayanan dan masalah-masalah kesehatan di kepulauan Mentawai. Menteri Kesehatan sendiri mendukung dan sangat komit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil. Beliau berpesan sesuai dengan visi dan misi beliau adalah pembangunan kesehatan dari hulu ke hilir. Yang mana mencegah lebih baik daripada mengobati.

Kementerian kesehatan merencanakan mengalokasian pembangunan rumah sakit pada tahun 2016. Saat ini kami dari dinas kesehatan sedang mempersiapkan tanahnya, dan surat permohonan . Kemudian kita juga menyampaikan perlengkapan-perlengkapan serta sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan. Misalkan sekarang ada upaya untuk memberikan sepeda motor untuk petugas-petugas kesehatan di desa” ujar Kepala Dinas Kesehatan Lahmuddin. Dari DAK juga sudah ada penambahan dana yang dianggarkan untuk sepeda  motor yang akan diberikan kepada para petugas.. Rencananya pembangunan rumah sakit akan didirikan di Siberut Selatan. Rumah sakit yang akan dibangun tentunya yang bisa melayani rujukan. Jika ada rumah sakit di setiap pulau maka  akan dapat melayani segala macam kasus-kasus rujukan. Selama ini orang harus ke Padang untuk rujuk. Tetapi jika sudah ada rumah sakit di tiap pulau maka masyarakat setempat tidak perlu jauh-jauh keluar daerah mereka untuk rujuk.

“Kita juga mengusahakan untuk menambah puskesmas. Tetapi untuk hal ini kita masih menunggu dana. Walaupun rumah sakit tidak memiliki banyak dokter spesialis tetapi hal ini kan sangat membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat”.ujar Kadis Kesehatan

Selain itu Kadis Kesehatan juga menyampaikan “Kita sangat berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.  Artinya pelayanan rujukan juga menjadi hal yang terpenting dalan pembangunan kesehatan. Ketika puskesmas tidak mampu menangani , maka ada rumah sakit yang terdekat yang bisa melayani. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi melewati pulau karena letak geografis Mentawai yang sangat sulit. Kalau di daerah Tua Pejat saja ada peningkatan pelayanan kesehatan maka akan sangat membantu masyarakat di kepulauan Mentawai tersebut.Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan yang bermutu  kepada masyarakat”.

Peningkatan pelayanan kesehatan dari hulu ke hilir ini bertujuan untuk menjaga masyarakat agar sebaiknya terhindar dari berbagai penyakit. Karena mengobati lebih baik daripada mencegah. Secara teoritis masyarakat yang sakit hanya sekiatar 15 %, lalu bagaimana upaya kita agar yang 85 % nya tetap sehat, dan yang sakit bisa kembali sehat.

Kalau peningkatan pembangunan  kesehatan ini sudah diwujudkan maka pemerintahan pusat sendiri melalui Menkes bertanggung jawab selama satu tahun untuk biaya operasional.

“Selama ini masalahnya adalah bagaimana penyampaian kepada pemangku kepentingan. Kalau kita tidak menyampaikan keluh kesah kita mereka juga tidak akan tahu. Dan Bapak Bupati pun nantinya akan menyampaikan ke Menteri Kesehatan tentang persoalan-persoalan yang ada di daerah beliau. “Sekarang ini kita sudah mengajukan proposalnya. Kita berharap pelaksanaannya tidak terkendala. Masalah dana yang dibutuhkan belum ada angka pasti , karena ini baru berupa usulan. Kalau perkiraan sekitar 20 milyar. Saat ini kita baru hanya menyampaikan harga satuan bahan bangunan, dan nantinya mereka akan menghitung berapa dana yang akan dibutuhkan. Kalau dari PU mengusulkan permeternya 5 juta. Saat ini yang diusulkan adalah 50 tempat tidur untuk perawatannya.” ujar Lahmuddin

Untuk tanah yang akan dialokasian, Bapak Bupati sudah berkomunikasi dengan Camat dan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi. Tanah tersebut luasnya sekitar 5 hektar. Saat ini puskesmas sudah sepuluh yang sudah jadi, dan yang akan dibuat dua buah lagi. Yang lainnnya sudah ada pustu sebanyak 21, puskesdes 69, dan polindes 36. Walaupun rumah sakit baru satu tetapi tenaga kesehatan sudah banyak. “Diharapkan para tenaga kesehatan standby ditempatnya, agar bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat setempat”pesan Lahmuddin. Mebri

Peletakan Batu Pertama, Pembangunan Kampus Akn-Solsel di Mulai

Pada tanggal 24 Agustus 2015 telah dilaksanakan  peletakan batu pertama pembangunan kampus Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Solok Selatan di Nagari Lubuk Malako oleh Pejabat Bupati Solok Selatan H. Erizal SH, didampingi Ketua DPRD Kab. Solok Selatah Khairunas, Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Padang, Drs. H. Albar, Mkom serta Tim Dari Dikti yang diketuai oleh Sudarsono. Turut hadir pada kegiatan ini
Muspida Kab. Solok Selatan, Camat dan Wali Nagari yang ada di Kab. Solok Selatan serta mahasiswa AK Solok Selatan.
Kampus Akademi Komunitas ini akan dibangun pada tanah seluas 10 Ha yang saat ini dalam proses penyerahan dari Pemda ke Kemristek Dikti. Kegiatan  ini merupakan salah satu bukti bahwa Pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Solok Selatan memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam pengembangan Akademi Komunitas Kab. Solok Selatan.
Wakil Direktur Politeknik Negeri Padang, Drs H. Albar,Mkom dalam sambutannya menyampaikan bahwa operasional persiapan Akademi Komunitas Kab. Solok Selatan telah dimulai semenjak bulan September 2013 berdasarkan Kepmendikbud No.005/P/2014. Perkuliahan di PDD/AKN Solok Selatan secara resmi telah dimulai semenjak tanggal 20 Oktober 2013 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 120 orang untuk 3 Program Studi Diploma II yakni Teknik Listrik, Teknik Komputer Jaringan dan Akuntansi. Proses perkuliahan sementara menggunakan SMKN 1 dan SMKN 5 Solok Selatan. Pemilihan program studi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan  lokal di Kab. Solok Selatan dan dalam jangka panjang sesuai Renstra yang disusun juga akan dikembangkan program studi pertambangan, budidaya pertanian dan perkebunan.
Koordinator PDD PNP Sarmiadi, SE,MM didampingi oleh Koordinator Daerah Nazris Nazaruddin, ST,Msi menyampaikan bahwa jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan setiap tahunnya cendrung menunjukkan trend peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Akademi Komunitas Kab. Solok Selatan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat disini. Dalam proses pendidikannya tenaga pendidik berasal dari Alumni PCPAK, Guru - Guru SMK terpilih dan Dosen Politeknik Negeri Padang sebagai penanggungjawab mata kuliah. Sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan yang telah disusun, dilakukan berbagai kegiatan peningkatan kualitas akademik baik untuk tenaga pengajar maupun peningkatan sarana prasarana (labor dan bengkel) dan semuanya telah digunakan langsung untuk proses pendidikan. Direncanakan pada tanggal 10 Oktober Tahun 2015 ini akan dilaksanakan Wisuda Perdana Akademi Komunitas Kab. Solok Selatan. Kita berharap lulusan ini mampu mengaplikasikan keterampilan yang mereka miliki ditengah - tengah masyarakat.
Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Jendral Kelembagaan dan Kerjasama Kemristek Dikti, Sudarsono menyampaikan ucapan terima kasih atas komitmen yang cukup tinggi dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk mendirikan Akademi Komunitas. Kementrian akan segera menindaklanjuti proses ini sebagai bagian dari kegiatan persiapan kemandirian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Politeknik Negeri Padang yang telah membina dengan baik kegiatan di Rintisan Akademi Komunitas Kab. Solok Selatan. Acara peletakan batu pertama ini diakhiri dengan kegiatan makan bersama di Kantor Wali Nagari Lubuk Malako.( SALWIN TIROY )