DPRD Terima LKPJ Bupati 2014 LKPj Bupati Dengan Catatan Strategis

DPRD Tanah Datar berhasil menuntaskan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tanah Datar tahun 2014 dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Zuldaftri Darma didampingi Wakil Ketua Saidani serta dihadiri Bupati M Shadiq Pasadigoe dan Wakil Bupati Irdinansyah Tarmizi, Asisten I, II dan Asisten III serta undangan lainnya. LKPJ Bupati diterima dengan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi yang disampaikan Ketua Tim Perumus Ir Syamsul Bahri Oesoer.
Ketua Tim Perumus Catatan Strategis DPRD Tanah Datar Ir Syamsul Bahri Oesoer dalam laporannya yang dibacakan  Wakil Ketua DPRD Saidani di aula DPRD, Rabu (20/5) lalu, menyatakan dalam Perumus Catatan Strategis tersebut, tim membagi dalam tiga kategori, masing-masing Landasan Hukum dan Operasional, Landasan Perumusan serta Perumusan. Rumusan yang disampaikan bersumber dari hasil pembahasan masing-masing Pansus (Panitia Khusus) I, II dan III DPRD Tanah Datar yang telah berlangsung semenjak tanggal 27 April s/d 18 Mei 2015.

DPRD juga menyimpulkan, pelaksanaan APBD 2014 kurang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alasannya, realiasasi belanja langsung tidak mencapai rencana sebelumnya. Semulanya belanja langsung direncanakan 30,89 persen, namun realisasinya hanya 25,89 persen, pada hal belanja langsung sesuai arahan Mendagri diusahakan 30 persen dari APBD. Kedepan Pemda diminta sungguh-sungguh melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dituangkan dalam APBD, terutama pada belanja publik.

Catatan strategis yang berkaitan dengan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar, DPRD juga mengharapkan agar pada tahun-tahun mendatang biaya untuk program dan pemahaman, peningkatan, pemantapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah agar dapat memperoleh dana anggaran yang memadai.
Tim Perumus Catatan Strategis DPRD Tanah Datar juga meminta kepada kepala daerah agar Inspektorat menyusun perencanaan pemeriksaan secara matang dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada. Kemudian tentang pelaksanaan pengawasan kegiatan fisik pemerintah daerah diminta lebih serius lagi, karena dinilai selama ini pengawasan masih lemah.

Berkaitan dengan pengelolaan dan pengadaan air bersih, DPRD Tanah Datar dalam catatan strategisnya menyimpulkan Pemkab Tanah Datar belum mampu mencapai target cakupan pelayanan (Coverage) sebesar 67 persen dari jumlah penduduk sesuai dengan RPJM 2010 - 2014, karena kenyataannya hanya mampu melayani masyarakat sebesar 54,59 persen. Dalam hal ini diminta Pemda lebih serius meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat.

Catatan Strategis lainnya menyangkut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dari sektor pajak daerah  yang ditargetkan sebesar Rp.12.187.541.466,- namun realisasinya hanya sebesar Rp.9.458.236.048,- atau 77,61 persen. Dalam hal ini tidak ditemukan penjelasan apa penyebabnya. Pada LKPJ yang akan datang diharapkan hendaknya diberikan penjelasan penyebabnya. (**)